PR BEKASI - Kepala BKSAP DPR RI Fadli Zon menilai bahwa ada pembelahan di antara masyarakat Indonesia sejak Pilkada DKI pada 2017 lalu.
Menurut Fadli Zon, hal itu bisa dilihat dari adanya persoalan kajian Ramadhan PT PELNI yang tiba-tiba dibatalkan karena dinilai radikal.
Hal itu Fadli Zon sampaikan saat menjadi narasumber di acara "Catatan Demokrasi" bertajuk "Stempel Radikal, Ulama Dicekal" pada Selasa, 13 April 2021.
Baca Juga: Fadli Zon Ingatkan BUMN Jangan Rekrut Buzzer, Irma Suryani: Itu Gak Benar, Jangan Menuduh-nuduh!
"Sudah puluhan tahun tidak pernah ada masalah orang melakukan pengajian. Mungkin belakangan ini terjadi suatu pembelahan, gara-gara waktu itu ada Pilkada DKI, kalau kita kaji secara historis. Lalu ada ulama-ulama yang kritis," kata Fadli Zon, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Rabu, 14 April 2021.
Oleh karena itu, Fadli Zon setuju dengan apa yang disampaikan Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis tentang perlu adanya standarisasi penceramah atau sertifikasi penceramah, agar tidak ada lagi tuduhan radikal.
"Saya sependapat standarisasi diperlukan, misalnya masa seorang ustaz tidak bisa membaca Alquran. Jadi hal-hal dasar harus dikuasai," kata Fadli Zon.
Meski demikian, Fadli Zon berharap dengan adanya standarisasi penceramah, jangan sampai menjadi alat sensor bagi para penceramah yang kritis.
"Tapi jangan sampai ini menjadi alat sensor bagi mereka yang kritis terhadap berbagai kebijakan tanpa harus bicara soal kekuasaan," ujar Fadli Zon.
"Jadi jangan ada nanti sebuah penyeragaman (materi) terhadap para ulama, suaranya harus begini, isinya harus begini, dan sebagainya. Jangan sampai," sambungnya.
Menurutnya, materi penceramah untuk disampaikan ke publik jangan sampai diseragamkan, karena itu adalah hak dan pilihan masing-masing penceramah.
"Oh iya dong, masa materi diseragamkan, itu hak untuk menjalankan agama dan keyakinan masing-masing," ujar Fadli Zon.
"Ada orang yang berbicara soal syariat, makrifat, hakikat, tarekat, dan sebagainya. Itu kan pilihan masing-masing kalau di dalam Islam. Jadi menurut saya itu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi kita," sambungnya.
Namun, Fadli Zon mengingatkan, meski para penceramah memiliki kebebasan untuk memilih apa yang harus disampaikan ke publik, tentu jangan sampai apa yang disampaikan menyimpang dari standar yang ada, persoalan NKRI, dan Pancasila.
"Sebenarnya perdebatan substansi sah, saya sependapat, tapi jangan sampai memicu kepada sebuah penistaan terhadap satu kelompok dengan kelompok lain," ucapnya.
"Karena kita beragam pemahamannya, penafsirannya, terhadap berbagai substansi ajaran yang ada di dalam Alquran dan sunah," kata Fadli Zon.***