PR BEKASI - Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rocky Gerung mengatakan, sejak awal dirinya sudah menduga bahwa 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK pasti akan dipecat.
"Kita tetap tahu dari awal memang pasti dipecat, karena dengan dimasukkannya ASN, gak mungkin diterima semua, pasti memang itu idenya," kata Rocky Gerung, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 12 Mei 2021.
Rocky Gerung juga menyebut bahwa TWK memang sengaja disiapkan untuk memecat pegawai KPK yang tidak kompak dengan kekuasaan.
"Jadi, ujian itu memang untuk memecat mereka yang tidak kompak dengan kekuasaan. Jadi yang mau disingkirkan itu kawanan yang tidak kompak dengan kekuasaan," ujar Rocky Gerung.
Meski demikian, Rocky Gerung menilai bahwa saat ini rakyat sedang bersiap-siap untuk membentuk KPK jalanan yang berisi orang-orang yang dipecat dari KPK.
"Tapi rakyat menilai, justru di situ titik balik penegakan keadilan. Rakyat justru menunggu, silakan pecat, karena rakyat bersiap-siap membuat KPK jalanan bersama mereka yang dipecat. Itu pasti terjadi, walaupun tidak ada kantor dan lembaga. Tapi ini soal cara pandang tentang keadilan," tutur Rocky Gerung.
Terakhir, Rocky Gerung juga menilai bahwa selama tiga tahun terakhir ini, KPK memang hendak dikerdilkan sesuai pesanan oligarki.
"Bertahun-tahun, 2-3 terakhir ini, betul-betul KPK memang hendak dikerdilkan, dan pengerdilan itu sesuai dengan pesanan oligarki, partai-partai besar, dan mereka yang sedang merencanakan korupsi. Jadi itu desain dasarnya," ujar Rocky Gerung.
Sebelumnya, 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai syarat menjadi ASN resmi dinonaktifkan. Hal tersebut berdasarkan SK tertanggal 7 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
SK tersebut menetapkan keputusan Pimpinan KPK tentang hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
Ada empat poin yang tercantum dalam SK tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.***