PR BEKASI - Dugaan adanya kebocoran data pengguna BPJS mencuat kepermukaan setelah diduga dijual di forum peretas Raid Forum pada 12 Mei 2021.
Terkait dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia yang memiliki BPJS, Ketua Fraksi PAN DPRI RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pihak BPJS menjelaskan kepada publik.
Menurutnya, sebaiknya Komisi IX DPR RI memanggil Direksi BPJS Kesehatan terkait dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan.
"Kami akan mengusulkan agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada Komisi IX DPR terkait dugaan kebocoran data tersebut," katanya di Kantor Sekretariat DPP PAN, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Jumat, 21 Mei 2021.
Baca Juga: Heboh 297 Data Penduduk Indonesia Diduga dari BPJS Kesehatan Bocor, DPR: Harusnya Ini Jadi Tamparan
Ia mengatakan itu terkait dugaan kebocoran data yang berasal dari peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
Saleh mengaku terkejut kabar dugaan kebocoran data tersebut karena seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga negara seperti BPJS Kesehatan agar tidak sampai bocor.
Menurut dia, BPJS Kesehatan selama ini telah mengatakan bahwa sistem komputerisasi yang dimilikinya sangat aman.
"Untuk itu data yang ada di dalam seharusnya terpelihara dengan benar dan tidak bocor," ujarnya.
Saleh menilai pemanggilan Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan beberapa poin, yakni pertama kenapa data tersebut bisa bocor ke luar, kedua dampak dari kebocoran ierhadap pelayanan; dan ketiga apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua.
"Kenapa ini penting ditanya karena data peserta BPJS sudah hampir 210 juta warga negara kita yang terdaftar. Kalau semua data bocor ke orang bisa berbahaya," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai upaya pemanggilan tersebut untuk mempertanyakan mengapa kebocoran tersebut bisa terjadi, dan ujungnya bisa dilakukan audit terhadap dugaan kebocoran data tersebut.***