PR BEKASI – Media asing asal Singapura, Channel News Asia menyoroti kebocoran data medis Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Masyarakat Indonesia menyatakan keprihatinan atas keamanan data medis pribadi mereka pada Sabtu, 4 September 2021 setelah sertifikat vaksin Covid-19 Presiden Joko Widodo bocor dan aplikasi uji besar juga muncul dikompromikan.
Indonesia memiliki catatan keamanan siber yang lemah, dengan literasi online yang buruk dan sering terjadi kebocoran sebelumnya.
Baca Juga: Kecolongan Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Menkes Kebut Tutup Data Pejabat Lainnya
Sertifikat vaksin Jokowi yang beredar online menunjukkan nomor ID yang disensor dan waktu vaksinasi.
Diketahui, sertifikat tersebut dibocorkan oleh pengguna yang menemukan datanya di aplikasi pemantauan vaksin resmi PeduliLindungi, kata pemerintah.
“Beberapa orang telah mengakses sertifikat vaksin Pak Joko Widodo dengan menggunakan fitur cek vaksin yang tersedia di PeduliLindungi,” kata keterangan resmi, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Channel News Asia, Senin, 6 September 2021.
Baca Juga: Akun Medsos Penyebar Undangan Jakmania Berkerumun di Bundaran HI Ditemukan Polisi Siber
Ageng Wibowo, (39) yang berbasis di Jakarta mengatakan bahwa kebocoran data itu membuatnya gugup dan menyerukan undang-undang keamanan siber yang lebih keras.
"Kalau seorang presiden bisa membocorkan datanya bagaimana dengan saya yang hanya orang biasa?" katanya.
Namun, pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah dan mengatakan bahwa data Jokowi diakses melalui situs web Komisi Pemilihan Umum.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihak berwenang telah memblokir akses ke data pejabat publik setelah pelanggaran tersebut.
Pejabat menambahkan bahwa mereka bekerja untuk meningkatkan keamanan data pengguna PeduliLindungi.
Kebocoran itu terjadi hanya beberapa hari setelah peneliti penyedia enkripsi vpnMentor mengungkapkan bahwa data 1.3 juta pengguna aplikasi uji dan lacak pemerintah telah disusupi oleh peretas.
Baca Juga: Kejahatan Siber Diprediksi Meningkat Pada Tahun 2021, Berikut Tips untuk Cegah Peretasan Data
Menurut analis keamanan siber Alfons Tanujaya saat ditemui di Jakarta, informasi yang bocor tersebut termasuk data pengguna dan hasil tes Covid-19.
“Pelanggaran data lebih sering terjadi di Indonesia karena penetrasi digital yang sangat tinggi di Indonesia yang sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran digital yang baik dari mereka yang mengelola data tersebut,” katanya.
Para warganet Twitter juga mengungkapkan kemarahan mereka secara online terkait kebocoran data tersebut.
Baca Juga: Serangan Siber Meningkat Selama Tahun 2020, Indonesia Jadi Salah Satu yang Tertinggi
Mereka mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia dalam mengamankan data masyarakat dari kebocoran.
"Berapa banyak lagi kasus besar yang kita perlukan untuk menunjukkan bahwa TI dan manajemen data di negara kita gagal?" kata salah seorang warganet.
Pada Mei 2021 lalu, data lebih dari 200 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disinyalir mengalami kebocoran data oleh peretas.***