Dugaan Luhut Terlibat Bisnis Tes PCR Masalah Serius, Refly Harun: Negara Dirugikan, Bukan Masalah Main-main

4 November 2021, 13:48 WIB
Refly Harun menanggapi isu Menko Luhut yang disebut terlibat dalam bisnis tes PCR. /ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengomentari dugaan keterlibatan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).

Menurut Refly Harun, dugaan Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR ini sebenarnya bukan masalah yang tidak serius.

Pasalnya, Refly Harun menyebutkan bahwa dugaan Luhut yang terlibat dalam bisnis tes PCR dan meraup keuntungan hingga triliunan ini melukai hati rakyat.

Baca Juga: Refly Harun Soroti Sikap Jokowi soal Dugaan Bisnis PCR Luhut Binsar Pandjaitan: Barangkali Anak Emas

"Ini masalah serius, tidak hanya terkait dengan pejabat publiknya tapi ini terkait dengan bagaimana dana-dana kesehatan ini," katanya pada Kamis, 4 November 2021.

Dia mengatakan bahwa dalam proses melaksanakan tes PCR ini ada diwajibkan untuk tes composure.

Refly Harun menyatakan kalau dia terkena tes wajib tersebut sebagai dua kali saat anaknya dan pegawai positif Covid-19.

Baca Juga: PCR Jadi Ladang Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19, Said Didu: Ada Orang yang Mau Berdagang dengan Rakyat

"Begitu anak saya terkena, saya diwajibkan bersama keluarga itu beberapa orang untuk PCR secara gratis," katanya.

Akan tetapi, selain mendapatkan tes PCR gratis, dia juga sempat beberapa kali melakukan tes yang sama secara pribadi beberapa kali.

"Jadi sudah berapa kali PCR di sini dengan harga yang tentu sangat melukai hati nurani dan akal sehat kita ternyata keuntungan yang diperoleh berlipat-lipat," tuturnya.

Baca Juga: Kemenhub Tetapkan Perjalanan Darat 250 Km Wajib PCR atau Antigen, dr. Tirta: Apa Korelasinya?

Dia mengatakan kalau salah satu media menyebut harga reagent sebenarnya hanya Rp13.000, dan tes PCR ini dikenakan biaya hingga ratusan ribu bahkan mencapai jutaan saat awal pandemi.

"Ini persoalan. Berarti negara membayar lebih terhadap tes ini, kedua masyarakat membayar lebih dari keuntungan yang wajar tes PCR ini," katanya.

"Jadi masyarakat dirugikan, negara juga dirugikan, jadi ini bukan skandal yang main-main," sambungnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun.

Baca Juga: Tes PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Sherly Annavita: Kental Unsur Bisnis?

Dia mengharapkan jangan sampai pada akhirnya masyarakat dimanfaatkan di masa pandemi seperti ini.

"Dimanfaatkan untuk membayar lebih, untuk membayar hal yang seharusnya tidak perlu dibayar," ucapnya.

Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan sendiri telah membantah tudingan keterlibatan dirinya dalam bisnis PCR.

Baca Juga: POPULER HARI INI: Jerman Panik Kasus Covid-19 Naik hingga Syarat Wajib Tes PCR Dituding Jadi Ladang Bisnis

Dalam unggahan Insta Storynya, dia menegaskan tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia.

PT GSI didirikan pada 2020 dengan tujuan membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19.

Dugaan keterlibatan Luhut ini menguak lantaran dua perusahaan yang memiliki afiliasi dengannya yaitu PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi menaruh saham di GSI.***

Editor: Puji Fauziah

Tags

Terkini

Terpopuler