PR BEKASI - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri saat ini yakni Jenderal Polisi Idham Azis dalam tujuh bulan mendatang akan segera memasuki masa pensiun.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, yang sempat viral berkat ucapannya terkait adanya kelompok-kelompok yang ingin mengudeta pemerintahan Jokowi, menyoroti nama-nama yang bermunculan sebagai pegganti Idham Azis.
Akan tetapi, Boni Hargens menyebutkan bagi siapa saja yang akan menjabat sebagai Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis nantinya, ia berharap dapat menjunjung tinggi dan meningkatkan kembali demokrasi pascagejolak sosial dan politik.
Baca Juga: Menolak Saat Diminta Manipulasi Angka Covid-19 Demi Pelonggaran Lockdown, Ilmuwan AS Dipecat
Pasalnya, menurut Boni Hargens dalam beberapa tahun belakangan ini kedua hal tersebut menjadi penyebab munculnya gangguan keamanan nasional.
"Dalam praktik demokrasi yang belum begitu stabil seperti ini, negara harus kuat. Kuat tidak dalam pengertian otoriter. Tetapi kuat dalam pengertian tegas dalam menegakkan aturan hukum dan tahu dengan bijak kapan harus memakai kekuatan koersif dalam merespons ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang muncul dalam lingkungan strategis berbangsa dan bernegara," ucap Boni Hargens dikutip dari RRI, Rabu 17 Juni 2020.
Maka dari itu, ia mengatakan perlu adanya kepemimpinan yang kuat, nasionalis, dan demokratis di lingkungan institusi berseragam coklat tersebut.
Selain itu, adapun peran penting lainnya oleh para calon pengganti Kapolri kelak, yaitu adanya penguatan kerja sama lintas sektor bersama-sama di antara instansi penegak hukum dan keamanan nasional.
Baca Juga: Berpotensi Memecah Belah Masyarakat, Fadli Zon: RUU HIP Ini Harunya Dicabut, Bukan Direvisi
Hal itu berguna dalam menangani berbagai isu yang berkembang di ranah publik, yang dapat menganggu keamanan nasional.
"Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, termasuk dengan Badan Intelijen Negara atau BIN, supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul," ujarnya dilansir oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Boni Hargens melanjutkan kriteria calon Kapolri baru juga harus memiliki cara pandang yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum Pemerintahan Joko Widodo saat ini.
"Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat," katanya.
Baca Juga: Dampak Kebijakan Baru The Fed, IHSG dan Nilai Tukar Rupiah Kompak Dibuka Menguat
Hal itu harus dipertahankan, apalagi dikatakan Boni Hargens tahun 2024 akan menjadi titik balik Indonesia yang cukup menegangkan bagi kehidupan berdemokrasi sebagai bangsa.
Dijelaskan bahwa pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi pemilu 2024.
Sehingga kepolisian haruslah menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk merusak toleransi, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.
Boni Hargens pun memberikan catatan lainnya pada pengganti Kapolri baru mendatang, yakni kepada calon Kapolri baru harus merupakan sosok yang bisa diterima dengan baik di dalam tubuh institusi Polri.***