PR BEKASI – Permasalahan garam rakyat sudah diketahui, tetapi tidak pernah dicari jalan keluarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020, mengatakan bahwa dari laporan yang diterima, terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi dalam penyerapan garam rakyat.
"Pertama, rendahnya kualitas garam rakyat, sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Kini harus dicarikan jalan keluarnya, kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," tuturnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Ratusan Penghuni Lapas dan Rutan Positif Covid-19 Dibawa Keluar, Ditjenpas: Tidak Ada RS Khusus
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas, dengan topik "Percepatan Penyerapan Garam Rakyat" melalui video telekonferensi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Data per 22 September, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri kita, ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli," ujarnya.
Masalah kedua adalah rendahnya produksi garam nasional Indonesia, sehingga cara yang paling mudah dengan mengimpor garam.
Baca Juga: Hampir Sepakan Baku Artileri dan Roket, Azerbaijan dan Armenia Saling Tuduh Serang Warga Sipil
"Dari dulu gitu terus, dan tidak pernah ada penyelesaian," ucap Presiden Jokowi.
Contohnya, dari kebutuhan garam nasional sebanyak 4 juta ton per tahun, dan produksi garam nasional baru 2 juta ton.
Akibatnya, alokasi garam untuk kebutuhan industri masih banyak, yaitu 2.9 juta ton.
Baca Juga: Hasil Racikan Holding BUMN Farmasi, Obat Penanganan Covid-19 Siap Digunakan
"Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai dari pembenahan besar-besaran supply chain dari hulu sampai hilir. Sekali lagi, pertama perhatikan ketersediaan lahan produksi," tutur Presiden Jokowi.
Dia pun memerintahkan percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi, agar betul-betul diintegrasikan sekaligus melakukan ekstensifikasi.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa hilirisasi industri garam, harus dikerjakan dengan mengembangkan industri turunannya.
Baca Juga: Tolak Mogok Kerja Nasional, Empat Serikat Buruh Akan Tempuh Jalur Berbeda demi Jegal RUU Cipta Kerja
"Hilirisasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan mengembangkan industri turunannya," ucapnya.
Jokowi menekankan seluruh jajarannya agar memerhatikan ketersediaan lahan produksi, mempercepat integrasi serta ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di sejumlah provinsi.***