PR BEKASI - Baru-baru ini beredar tuduhan yang menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, tampaknya membuat pihak Partai Demokrat geram.
Pasalnya, politikus Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitter-nya pada Sabtu, 10 Oktober 2020, mengatakan, jika SBY terus dituding ada di belakang aksi demonstrasi, bisa jadi partainya akan mengusulkan SBY turun langsung melakukan aksi bersama rakyat.
"Kalau terus-menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah tumbang lho," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekais.com dari akun Twitter @AndiArief_, Minggu, 11 Oktober 2020.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Rekti Yoewono, Mocca Rilis Lagu 'There’s A Light At The End Of The Tunnel'
Sebelumnya, Partai Demokrat menyesalkan fitnah dan hoaks yang dilancarkan oleh akun-akun media sosial yang menuding Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membiayai aksi demonstrasi menolak Omnibus Law.
"Perlu ada pernyataan pers untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Ossy Dermawan, dalam keterangannya.
Baca Juga: Dinilai Rumit, Mantan Wakil Ketua KPK Unggah Cara Baca Omnibus Law
Ossy menegaskan, kabar Demokrat atau Cikeas (keluarga SBY) membiayai demo adalah fitnah, hoaks, dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," tuturnya.
Ossy membenarkan bahwa Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Hotman Paris Bagikan Kisah Perjalanan Hidupnya, Mulai Hanya Digaji 200 Ribu hingga Mau Bunuh Diri
"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," kata Ossy seperti dikutip dari Antara.
Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
Kendati demikian, Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah mengeluarkan arahan kepada para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2020, agar seluruh kader Partai Demokrat tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa pada aksi demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Kemendikbud Terbitkan Surat Larangan Mahasiswa Ikut Demonstrasi Penolakan Omnibus Law
"Surat nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 itu menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara." kata Ossy.***