PR BEKASI - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) buka suara terkait penangkapan beberapa petinggi KAMI oleh Polisi terkait hubungan dengan demo Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Melalui unggahan video di kanal YouTube Refly Harun, Gatot Nurmantyo menyampaikan rasa bangganya, karena belum genap dua bulan KAMI dibentuk, sudah bisa menggerakan jutaan demonstran di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah, luar biasa KAMI. Belum dua bulan sudah bisa mengarahkan jutaan orang demonstrasi seluruh Indonesia. Dan hebatnya, KAMI tidak ikut," ucapnya.
Baca Juga: Akui Belum Baca Detail UU Ciptaker, Azis Syamsuddin: Saya Hanya Cek Random, Tak Mungkin Satu-satu
Seperti yang telah diketahui, pihak berwenang memeriksa KAMI sebagai salah satu aktor intelektual aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah. Sejumlah petinggi KAMI pun dibekuk aparat kepolisian.
Setidaknya polisi kini sudah menahan Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana. Ketiganya merupakan para petinggi KAMI.
Terakhir, pada acara Mata Najwa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan salah satu aktor intelektual demo yang berujung rusuh adalah petinggi KAMI.
Ia tidak membantah bahwa KAMI mendukung aksi buruh dan mahasiswa. Namun, ia memastikan bahwa dukungan yang diberikan KAMI dalam bentuk dukungan moral, bukan dengan terjun menjadi demonstran.
Baca Juga: Terungkap Fenomena LGBT di Lingkungan TNI, Psikolog Beri Penjelasan Kemungkinan Itu Terjadi
Percakapan tersebut bermula dengan pertanyaan Refly Harun terkait kabar petinggi KAMI yang ditangkap polisi. Lalu, Gatot Nurmantyo memberikan pernyataannya tentang eksistensi KAMI.
Gatot Nurmantyo mengatakan KAMI mendukung aksi buruh dan mahasiswa. Namun, ia memastikan, secara resmi KAMI tidak ikut terjun menjadi demonstran.
"Buruh itu representatif dari Indonesia dan buruh gajinya rendah, inilah yang KAMI suarakan hati rakyat, apa yang menjadi kegelisahan rakyat, kami suarakan," ujarnya.
Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa secara resmi KAMI tidak ikut aksi demonstrasi. "Dukungan yang KAMI berikan dukungan moral, KAMI tidak ikut, tapi kalau anggota KAMI ikut silakan," ujarnya.
Baca Juga: Dituding Jalankan Praktik Diskriminasi Terhadap Netflix, Telkom Beri Penjelasan Sebenarnya
Ketika KAMI dituding menjadi provokator dan mendesain kericuhan demo, ia menegaskan bahwa itu tidak benar.
"Sebenarnya soal kericuhan dan orang-orang yang dianggap radikal, kan bisa dicari oleh Badan Intelijen Nasional, ada kepolisian yang sudah teruji dan sangat bagus karena kita masih hidup di negara yang masih aman," ujarnya.
Soal kericuhan aksi demonstrasi, Gatot Nurmantyo meminta pihak yang berwajib untuk melihat CCTV yang ada. "Yang bakar-bakar pos misalnya, cari aja CCTV, kan bisa," ujarnya.
Gatot Nurmantyo mengatakan, seharusnya ada komunikasi dari pemerintah dan rakyat. Bahkan Gatot Nurmantyo mengatakan komunikasi itu tidak lancar lantaran pemerintah dan rakyat belum memiliki draf Omnibus Law UU Cipta Kerja yang final.
Baca Juga: Bentrokan Konflik Lahan Pecah di NTT, Kaum Ibu Jadi Korban Kekerasan Aparat
"Yang membuat tidak final itu karena presiden juga belum menerima draf yang final," ujar Gatot Nurmantyo.
Refly Harun lantas melempar pertanyaan. "Berarti kemarin ketika pemerintah menyebut isu UU Cipta Kerja yang beredar enggak benar, berarti juga belum memiliki dasar dong, enggak jelas juga?" tanya Refly Harun.
Gatot Nurmantyo lalu menjawab bahwa draf UU Cipta Kerja yang mengajukan dari pemerintah.
"Tapi kan yang bikin draf-nya pemerintah, jadi sudah tahu," ujar Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Unjuk Rasa di Thailand Memanas, KBRI Bangkok Beri Arahan untuk WNI
Gatot Nurmantyo menyebut gerakan massa yang terjadi menolak UU Cipta Kerja lantaran saat ini masih pandemi, banyak PHK kemudian dibayangi-bayangi dengan Omnibus Law itu.
"Saat ini masih pandemi, banyak PHK kemudian dibayangi-bayangi dengan Omnibus Law itu, jadi rakyat pada takut, sehingga bergerak semua," ujar Gatot Nurmantyo.***
Selengkapnya cek YouTube Pikiran Rakyat