PR BEKASI - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun ikut mengomentari terkait permintaan ormas pendukung Jokowi (Projo) yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperbanyak Komisaris dan Direksi BUMN dari kalangan pendukung Jokowi.
Menurut Refly Harun, gejala tersebut muncul karena mungkin ada yang merasa kesal karena belum mendapatkan jabatan.
"Sekarang memang sudah periode kedua Presiden Jokowi memerintah, mungkin di antara para relawan ini kesal, kapan kebagian. Sementara masa pemerintahan tinggal 4 tahun lagi," kata Refly Harun, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Refly Harun, Sabtu, 31 Oktober 2020.
Baca Juga: Tak Puas dengan Kinerja Kader Partainya yang Mayoritas Milenial, Megawati: Ya Ngamuk Lah Saya
Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang relawan sesungguhnya.
"Jadi kalau menjadi seorang relawan, tapi punya keinginan untuk pamrih, itu namanya bukan relawan, tapi politisi. Hanya saja itu politisi yang tidak terpapar," ujar Refly Harun.
Refly Harun pun mencontohkan beberapa relawan itu seharusnya seperti para ibu-ibu dan anak-anak muda yang ikut membantu kampanye tanpa pamrih, setelah itu mereka kembali pada rutinitas masing-masing.
"Tapi kalau membentuk organisasi, memperjuangkan kepentingan, menurut saya itu bukan lagi relawan. Tetapi sudah menjadi sebuah ormas yang punya kepentingan," ujar Refly Harun.
Baca Juga: Sebut Erick Thohir Digerogoti Relawan Jokowi, Demokrat: Caranya Vulgar dan Terang-terangan Mintanya
Selain itu, Refly Harun pun menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak boleh ada organisasi-organisasi yang menggunakan nama Jokowi, karena Jokowi sudah menjadi bagian dari negara dan petinggi di sebuah negara.
"Jadi tidak boleh menggunakan sembarangan lagi nama Jokowi untuk digunakan sebagai organisasi para relawan. Jadi seharusnya, kerja relawan harus sudah selesai ketika Jokowi terpilih," kata Refly Harun.
Meski demikian, Refly Harun menilai bahwa tuntutan tersebut tidak ada salahnya.
"Tapi, tidak salah juga tuntutan seperti itu. Karena kalau kita lihat komposisi direksi dan komisaris, itu memang banyak diisi mereka yang rangkap jabatan, terutama pejabat-pejabat eselon 1 di BUMN. Bahkan sekarang sudah menjalar ke TNI-Polisi aktif, yang seharusnya tidak boleh," tutur Refly Harun.
Baca Juga: Gasak Uang Rp7 Juta dari Resepsionis Hotel, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan Perampok Berpistol
Selain Itu, ada juga para profesional yang dekat dengan Menteri BUMN yang juga diberi jabatan.
"Ada beberapa teman saya yang profesional di bidang hukum misalnya, diberikan jabatan. Jadi, ini pasti memunculkan kecemburuan," ucap Refly Harun.
Menurutnya, BUMN banyak diminati banyak kalangan karena memiliki jabatan yang berpenghasilan tinggi.
"Karena BUMN adalah anak manis, putri cantik yang diperebutkan. Jadi semua orang ingin jabatan itu, karena jabatan itu empuk dan penghasilannya lumayan besar," kata Refly Harun.
Baca Juga: Komentari Serangan di Gereja Prancis, GP Ansor: Setop Labelkan Islam pada Aksi-aksi Terorisme!
Beberapa perusahaan BUMN yang dinilai memberikan penghasilan yang besar pada komisaris di antaranya BRI, BTN, Pertamina, Telkom, dan PLN.
"Ini yang ring satu yang pendapatannya saya perkirakan di atas Rp100 juta untuk seorang komisaris, tapi itu di luar bonus tahunan. Seperti yang Ahok bilang gajinya di Pertamina Rp170 juta, tapi itu di luar bonus tahunan, yang nilainya fantastis, yang bisa mencapai miliaran," tutur Refly Harun.
Refly Harun pun menilai bahwa kini BUMN tengah dijadikan sebuah hadiah bagi para pendukung kekuasaan.
"Sepertinya memang relawan gerah karena beberapa orang merasa tidak kebagian. Tapi sekali lagi, Menteri BUMN adalah kursi panas dan BUMN kini dijadikan semacam reward bagi yang meng-endorse atau mendukung kekuasaan," kata Refly Harun.
Baca Juga: Harga Vaksin Covid-19 di Indonesia Mahal, Fadli Zon: Ada Bisnis dan Mungkin Saja Ada Makelar Vaksin
Sehingga menurutnya, adanya permintaan dari relawan Jokowi itu merupakan gejala-gejala yang tidak sehat dari pemerintah satu ke pemerintah yang lain.
Oleh karena itu, Refly Harun berharap ke depannya BUMN bisa profesional, bukan BUMN yang diayun-ayun ikut gelombang atau arus kekuasan.***