PR BEKASI - Hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya belakangan ini terlihat memburuk.
Kecurigaan itu muncul karena selama ini Jokowi lebih memberikan peran lebih pada orang-orangnya yang berada di luar PDIP seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
Tentunya manuver politik PDIP di Tanah Air ini terhadap kadernya yakni Presiden Jokowi mendapat tanggapan dari ahli hukum tata negara Refly Harun.
Baca Juga: Laporkan Warganet yang Hina Dirinya dengan Sebutan Hewan, Daus Mini: Ada yang Sampai Nangis-nangis
Menurutnya yang membuat Jokowi dan PDIP tetap bertahan hingga saat ini karena masih adanya kepentingan aliansi strategis di antara mereka yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2024.
"Pasca-2024, presiden Jokowi sangat mungkin bukan faktor yang determinan lagi kalau dia tidak membangun kekuatan politik di luar PDIP mulai dari sekarang, karena setelah 2024 Jokowi tidak punya kekuasaan yang riil dan tidak punya elektabilitas sebab tidak bisa lagi mencalonkan diri lagi," ucapnya.
Tapi Refly Harun menilai bahwa dengan turun gelanggangnya putra dan menantu di arena Pilkada, diperkirakan presiden Jokowi pasti akan membangun kekuatan, dan empat tahun sisa pemerintahan ini akan diwarnai bargaining position antara Jokowi dan PDIP serta megawati.
"Walaupun memang akan susah jika menjadi nomor satu di dalam partai PDIP jika Jokowi bergabung dalam permainan mereka," tuturnya.
Baca Juga: Sepeda Motor Hantam Ekor Truk di Babelan, Pengendara Motor Tewas Seketika
Karena menurutnya, nomor satu sudah pasti dipegang oleh Megawati Soekarnoputri dan orang keduanya putrinya yaitu Puan Maharani.
"Tidak heran ketika saya pernah menanyakan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mana yang dia pilih Megawati atau Jokowi, dan Ganjar Pranowo tanpa ragu mengatakan memilih Megawati," ucapnya.
"Sederhana pilihan yang sangat rasional, karena PDIP dan Megawati akan menentukan nasib Ganjar hari ini dan ke depan, bukan presiden Jokowi, presiden Jokowi tidak memiliki legitimasi apa-apa untuk membenamkan seorang gubernur tetapi PDIP dan Megawati bisa punya kekuatan untuk itu," tuturnya menambahkan.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, dirinya juga memberi peringatan kepada Ganjar Pranowo agar harus berhati-hati dan tidak mbalelo agar karier politiknya jelas, terlebih hasil survei hingga saat ini masih menjagokan dia.
Baca Juga: Jokowi Libatkan TNI dalam Pemberantasan Teroris, Sosiolog Khawatirkan Kondisi Pertahanan Indonesia
"Ganjar juga harus hati-hati dengan PDIP dan bu Mega, tanpa endorsement mereka bisa mati karier politiknya, tapi kalau sudah menjelang 2024 akhirnya misalnya karena tidak di-endorse PDIP dan Ganjar lari ke partai lain seperti Nasdem," ucapnya.
Mengapa Nasdem, menurutnya partai tersebut pastinya akan mengambil orang-orang terbaik tak peduli apakah dia kader atau bukan, maka Ganjar Pranowo bisa menjadi presiden tanpa dukungan PDIP walaupun jalan yang ditempuhnya akan lebih berat.
Bahkan Refly Harun menambahkan jika Ganjar Pranowo berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pemilu 2024 nanti, peluang menangnya akan besar sekali.
"Siapa yang paling jagoan dalam survei terakhir itulah nomor satu, lalu yang tidak paling jagoan ya bersedia menjadi nomor 2, tapi yang jelas ketika disatukan peluang menangnya besar sekali, memang menarik kan melihat politik itu," tuturnya.
Baca Juga: Argumennya Terus Tuai Respons dari Masyarakat, Abdul Hamid: Megawati Gagal Pahami Peran Milenial
Memang politik tidak bisa hitam dan putih walaupun sebenarnya skenario-skenario ini adalah skenario soal dinamika politik baik yang bersifat idealistik atau pragmatik.
"Mudah-mudah presidential threshold dalam Pemilu bisa dihapuskan oleh MK, mudah-mudahan kali ini MK punya hati nurani mau berkontribusi bagi demokrasi dan konstitusi kita," ucapnya.
Refly Harun pun menutup pembicaraan dengan mengungkapkan bahwa memang dalam politik tidak ada yang loyal, politik adalah masalah kepentingan, jika hari ini kepentingannya sama akan jalan, tapi jika besok kepentingannya berbeda maka tidak akan jalan.
"Kita tunggu saja bagaimana dinamika hubungan antara Megawati, elite-elite PDIP yang gerah dengan hubungan presiden Jokowi dengan elite-elite partai lain, atau elite-elite non-partai seperti Ganjar Pranowo dan seterusnya," tutup Refly Harun.***