Ingin Rekonsiliasi dengan Pemerintah, HRS Minta Bebaskan Ulama, Aktivis, hingga Buruh sebagai Syarat

12 November 2020, 13:46 WIB
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. //RRI

PR BEKASI – Pemerintah diminta untuk membebaskan sejumlah ulama, aktivis, serta mahasiswa yang sedang ditahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) yang pada Selasa, 10 November 2020 baru saja pulang dari Arab Saudi ke tanah air

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, HRS menyebut beberapa ulama yang dirinya minta bebaskan tersebut diantaranya adalah Abu Bakar Ba'asyir hingga Habib Bahar bin Smith.

Baca Juga: Soroti Penegakan Hukum RI, Habib Rizieq: Kelompok yang Tak Suka Digali-gali, yang Menjilat Dibiarkan

"Bebaskan dulu para tokoh kita, masih banyak ulama kita yang saat ini menderita di penjara. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Baasyir, Habib Bahar bin Smith," kata HRS sebagaimana dilihat dalam YouTube Front TV (Channel Youtube milik FPI), Kamis, 12 November 2020.

HRS juga meminta, agar sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yangs saat ini ditahan akibat terjerat kasus demo berujung anarkis saat penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, untuk dibebaskan.

Selain itu dirinya juga meminta pemerintah untuk membebaskan para buruh, pendemo, dan pelajar ditahan akibat mengikuti unjuk rasa.

Baca Juga: Selain Timbulkan Masalah Pernapasan, Covid-19 Juga Berisiko Tingkatkan Penyakit Mental, Ini Sebabnya

"Bebaskan buruh, bebaskan mahasiswa, bebaskan para pendemo, bebaskan pelajar yang saat ini memenuhi ruang-ruang tahanan," katanya.

“Kita siap dialog dan damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan. Tapi bebaskan ulama, habib dan bebaskan dulu para tokoh kita masih banyak ulama menderita,” tegasnya.

HRS menyatakan, bagaimana sebuah rekonsiliasi bisa berjalan dengan baik, bila pintu dialog tidak dibuka sama sekali. Namun, menurutnya hingga saat ini, hal tersebut sama sekali belum dilakukan pemerintah.

Baca Juga: Update Harga Emas Kamis 12 November 2020 Turun lagi Sebesar Rp2.000 per Gram

“Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting sudah dan ga boleh penguasa itu tangkap kanan tangkap kiri. kriminalisasi sudah nggak boleh,” tuturnya.

HRS sendiri mengakui dirinya sudah menawarkan pintu dialog dengan pemerintah sejak bulan Januari 2017 silam.

“Bicara soal pintu dialog sudah pernah saya sampaikan saat tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI setelah yaitu aksi 212 di tahun 2016 dan di bulan Januari (2017) kita buat aksi 121,” tuturnya.

Baca Juga: Kecam Aksi Terorisme di Mozambik, Macron Sebut Teroris Coreng Agama Islam sebagai Agama yang Damai

Sayangnya, menurut HRS, saat itu pemerintah tak memberikan dialog untuk rekonsiliasi, malah terdapat beberapa tindakan yang menurutnya melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

Lebih lanjut, HRS mengaku, kedepannya pihaknya siap berdialog dengan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi.

Selain itu, menurut HRS, seharusnya pemerintah senang bila terdapat kritikan dari berbagai pihak. Dengan begitu, para pengkritik bisa menyampaikan saran mereka.

Baca Juga: Aksinya Viral karena Bernyanyi Saat Sambut Habib Rizieq, Prajurit TNI AU Ini Ditahan Polisi Militer

“Para pengkritik umumnya punya solusi uang mereka tawarkan. Pelajari, kalau solusi itu baik terima, kalo tidak baik sampaikan dimana tidak baiknya. Selesai tidak perlu ada kegaduhan tingkat nasional,” katanya.***

Editor: Puji Fauziah

Tags

Terkini

Terpopuler