PR BEKASI - Politisi partai Gerindra, Fadli Zon kini menyoroti sikap Pemerintah Pusat yang dianggap telah melakukan persaingan terhadap rakyat dan daerahnya sendiri.
Hal itu ia komentari dalam tulisannya di Twitter miliknya yang mengatakan bahwa sebagai pemerintahan, seharusnya persaingan yang dilakukan adalah bersaing dengan negara lain.
Seperti yang disebutkannya adalah negara-negara besar dan lebih maju saat ini seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India ataupun Rusia.
Baca Juga: Turun Lagi! Buruan Tabung Emas Hari Ini, Harga per Gram Hanya Rp901.000
Meski begitu, menurut mantan Wakil Ketua DPR ini, Indonesia saat ini malah seperti bersaing dengan pemerintah daerah sendiri sekelas DKI Jakarta.
Lebih lanjut ia menyebutkan secara spesifik, persaingan terjadi kepada lingkungan yang lebih kecil lagi, yaitu kawasan Petamburan.
"Alih2 bersaing dg China, AS, India atau Rusia, Pemerintah pusat Republik Indonesia malah bersaing dg DKI Jakarta. Kini lebih spesifik lagi bersaing dg lingkungan teritorial Petamburan," tulis Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter miliknya @fadlizon, Jumat, 20 November 2020.
Melalui tulisannya yang mengaitkan dengan Petamburan, diduga hal itu terkait dengan acara Habib Rizieq yang saat ini tengah ramai diperbincangkan dan menjadi lokasi kediaman imam besar FPI tersebut.
Baca Juga: Sindir Hasil Vonis Jerinx, Sosiolog: Kalau Marah Jangan Pakai Istilah 'Kacung', Lebih Aman 'Lonte'
Itu terjadi karena adanya isu pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi akibat kerumunan massa di dua acara Habib Rizieq, yang diselenggarakan di kawasan Petamburan.
Menyusul acara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil oleh pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Seperti yang diungkap, Anies mendapat 33 pertanyaan yang menghasilkan berkas sejumlah 23 halaman.
Selain itu sejumlah pihak lainnya seperti panitia penyelenggara, tokoh RT/RW, Satpam, Lurah, Camat setempat, dan pihak terkait lainnya juga turut dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai klarifikasi.
Lebih lanjut, buntut panjang dari kehebohan ini yang terbaru adalah santernya isu pencopotan kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Terhadap hal ini, dirinya sempat menyatakan adanya perbedaan perlakuan yang terjadi jika dibandingkan dengan kasus timbulnya kerumunan lain seperti demonstrasi UU Omnibus Law hingga pelanggaran Pilkada.
Perbedaan itu diduga menjadi alasan Fadli Zon menyatakan pemerintah pusat saat ini tengah melakukan persaingan terhadap DKI Jakarta dan kawasan Petamburan.***