Network
Menurut Refly Harun, jika permasalahannya adalah pelanggaran pemasangan baliho, hal tersebut telah terjadi di mana-mana di Jakarta saat ini.
"Misalnya menjelang ulang tahun partai politik tertentu atau organisasi tertentu, baliho-baliho bisa dipasang di jalan-jalan padahal seharusnya tidak boleh, kalau memang mau konsisten ya semua harus dibersihkan, tapi itu adalah tugas Pemda DKI dengan bantuan Satpol PP," ucapnya.
"Kalau Satpol PP dihalang-halangi minta bantuan polisi, masa polisi tidak mampu menertibkan hanya soal baliho. Kalau minta bantuan tentara, kan gak masuk akal," ujar Refly Harun.
Lebih lanjut, menurut Refly Harun, kondisi saat ini seolah para oposisi sangat bertolak belakang dengan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan menurutnya, FPI akan dianggap sebagai organisasi yang paling Pancasilais dan paling pro NKRI.
Baca Juga: Pangdam Jaya Pastikan Reuni 212 Batal Digelar, Dudung: Kalau Dia Langgar, Tidak Ada Cerita
"Sekarang bisa jadi karena kekuasaan di arus kiri, maka di arus yang paling kanan seperti terlihat berbeda dan bertolak belakang dengan pemerintah. Tapi jangan salah kalau pemerintahan berganti, jangan-jangan nanti FPI yang dianggap organisasi yang paling Pancasilais dan paling pro NKRI," tuturnya.
Refly Harun juga menyayangkan pernyataan Donny yang menurutnya paham tentang demokrasi namun menyinggung soal TNI sebagai alat negara.
Refly Harun pun memberikan pendapatnya di balik aksi para pasukan TNI yang seolah-olah mulai menyentuh ranah politik.
"Kenapa TNI masuk lagi ke dalam ranah politik, itu kesalahan kita sendiri, karena sipil yang mengundangnya, ya baik diundang secara formal maupun melalui pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini, tapi kita pahami lah yang namanya orang Istana pasti akan membenarkan," tuturnya.
Baca Juga: Empat Hari Tracing, Puskesmas Tanah Abang Catat Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Petamburan
