Network
"Baliho itu kan ada perda-nya. Tempatnya di mana, ukuran mana, pajak berapa, itu kan tidak bisa sembarangan. Kalau itu salah ya diturunkan. Itu sudah cukup Satpol PP," ujar Sutiyoso.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mengungkap pengalamannya saat menjabat Pangdam Jaya pada 1996.
Baca Juga: Tidak Ingin seperti Arab Spring, Tokoh Muda NU Ingatkan Bahaya Medsos sebagai Alat Propaganda
Pada saat itu, terjadi peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal Kudatuli. Sebagai Pangdam Jaya, saat itu dia dapat instruksi dari Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung untuk mengambil alih karena Polda Metro Jaya sudah tidak sanggup.
"Kalau sudah dan gagal semua, katakan tidak tembus semua baru lah TNI ambil alih. Dan itu sudah ada contohnya saat saya Panglima itu peristiwa 27 Juli. Daerah Polda sudah dianggap tak sanggup lagi maka panglima memerintahkan saya ambil alih. kan itu ceritanya," kata Sutiyoso.
Sutiyoso juga menambahkan, penindakan yang dilakukan pertama-tama adalah cara soft-power atau operasi penggalangan berupa sosialisasi. Akan tetapi, jika cara soft-power tidak bisa maka dilakukan cara keras tapi tetap terukur sesuai aturan.
Baca Juga: Diam-Diam PM Israel Adakan Pertemuan Rahasia dengan Putra Mahkota Arab Saudi
"Kalau tak tembus baru kita melakukan penggalangan dengan cara-cara keras. Tentu cara keras yang saya maksud itu dengan terukur sesuai hukum yang berlaku itu seperti apa." ucap Sutiyoso.***
