Ketika Jokowi memutuskan bahwa ini bukan langkah politik yang tepat, koalisi berganti fokus untuk memastikan Susi tidak akan diangkat kembali di periode berikutnya.
Baca Juga: Dugaan Kasus Prostitusi Online Libatkan Dua Artis Ibu Kota, Polisi Juga Bekuk 2 Muncikari
Dalam hal ini, anggota koalisi memilih strategi yang berbeda, termasuk ‘menyuap’ dan ’melakukan kampanye hitam’ – tetapi kedua strategi ini tidak berhasil.
Koalisi kemudian fokus untuk melobi politikus senior dan anggota parlemen, mengatur dan membiayai demonstrasi yang melawan Susi, serta menyerang Susi melalui pers atau media sosial.
Kombinasi dari tiga strategi terakhir ini membuahkan hasil dan mungkin berakhir pada keputusan Jokowi untuk tidak mengangkat Susi kembali.
Baca Juga: Munas X MUI Keluarkan 5 Fatwa, Salah Satunya Atur Pentingnya Penggunaan Masker
Keberhasilan koalisi anti Susi ini terlihat ketika mereka bisa meyakinkan Jokowi untuk menunda larangan cantrang – sejenis penangkapan pukat – tanpa batas waktu tertentu.
Padahal, semula cantrang sudah dilarang melalui Peraturan Menteri No. 2/2015 bersama dengan berbagai jenis jaring pukat lainnya karena dianggap sebagai praktik penangkapan ikan yang merusak.
Sikap tanpa krompromi yang dilakukan Susi Pudjiastuti membuat dirinya hengkang dari kabinet kedua Jokowi yang juga dipicu oleh ketidakmampuan - atau keengganan - dia untuk membangun koalisi sendiri untuk mendukung visi dan tindakannya.
Baca Juga: Diisukan Tolak Bintang Mahaputera, Gatot Nurmantyo: Kalau Saya Tolak, Saya Tak Mengakui Pemerintah