Network
"Pada era pemerintahan Presiden Jokowi makin banyak jabatan-jabatan sipil yang dijabat oleh TNI dan Polri, bahkan anehnya Komisaris BUMN pun bisa dijabat oleh TNI dan Polisi yang masih aktif, yang menurut saya sudah sangat kebablasan," ucapnya.
Baca Juga: Kutuk Terorisme MIT di Sulteng, Bamsoet: Kepolisian Bisa Kerja Sama dengan BIN untuk Tangkap Pelaku
Karena menurut Refly Harun ini sama saja dengan mengatakan bahwa TNI dan Polri boleh mengikuti proses bisnis ketika mereka masih menjabat.
"Jika satu demi satu, sedikit demi sedikit, dimasuki oleh dua kekuatan tersebut, ini akan berbahaya," tuturnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 30 November 2020.
Walaupun memang menurutnya, TNI dan Polri dididik lebih keras dan teratur, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih baik dari pada masyarakat sipil.
Baca Juga: Kabar Gembira, Telah Lahir Bayi di Singapura dengan Antibodi Terhadap Covid-19
"Kalau kita bicara bahan baku ya memang bahan baku TNI dan Polri bagus, kadang-kadang kalau dibandingkan dengan kepemimpinan sipil jauh lebih baik mereka," ucapnya.
"Tapi persoalannya bukan itu, persoalannya adalah kita sudah komitmen untuk menjadi negara demokrasi, negara demokrasi itu tidak ada yang melibatkan TNI dan Polri dalam politik formalnya, karena senjata tidak bisa digabungkan dengan demokrasi dan opini, lidah tidak bisa digabungkan dengan pedang," kata Refly Harun.
Menurut Refly Harun jika hal ini dibiarkan akan sulit untuk meluruskannya kembali.
Baca Juga: Ogah Buka Hasil Tes Swab-nya, Mahfud MD Beri Sindiran Keras Soal Kesehatan Habib Rizieq
