Network
PR BEKASI - Perbincangan terkait kebijakan ekpsor benih lobster terus berlanjut. Seiring penangkapan Edhy Prabowo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selain diprediksi berpotensi merusak ekosistem laut oleh beberapa kalangan, kebijakan terkait benih lobster juga dinilai lebih baik diarahkan untuk kepentingan domestik dan bukannya untuk kebutuhan ekspor agar dapat mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, menyatakan, sepakat ekspor benih lobster seharusnya dihentikan total dan semua benih lobster yang ada dioptimalkan untuk budidaya di dalam negeri.
Baca Juga: Pertama dalam Sejarah, Paus Fransiskus Lantik Kardinal Keturunan Afrika-Amerika
"Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan sejak awal menghendaki KKP memprioritaskan pemanfaatan benur lobster untuk usaha pembesaran di dalam negeri, bukan diekspor," kata Abdul Halim di Jakarta, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin 30 November 2020.
Menurut dia, dengan mengutamakan benih lobster untuk kepentingan dalam negeri, maka ke depannya mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa memprioritaskan benih lobster untuk kepentingan domestik bernilai strategis bagi ekonomi bangsa dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Baca Juga: Halangi Satgas Covid-19 Lakukan Pelacakan, Kapolda Jabar: Tindakan RS UMMI Termasuk Pidana Murni
Abdul Halim berpendapat, tertangkapnya Edhy Prabowo sebaiknya menjadi momentum guna melakukan koreksi total KKP dalam penerbitan kebijakan agar ke depannya tidak mengabaikan peringatan seperti hasil kajian Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan pada 2017 yang menyebutkan stok lobster berada di zona kuning dan merah.
