Network
Baca Juga: Tanggapi Kasus Laskar FPI dan Polisi, Dandhy Laksono: Lingkaran Kutukan Sejarah NKRI
"Ini yang terjadi, gak ada keberpihakan untuk mereka, lalu mereka juga di kickout, karena ada praktik sawit, ada praktik tambang, itu semua kepentingan luar yang masuk di dalam sana," tuturnya.
Ditambah dengan pengesahan UU Cipta Kerja, tutur Haris Azhar, di atas kertas selesai mereka (warga Papua).
"Jadi memang UU Cipta Kerja ini salah satu targetnya adalah ngebobol Papua termasuk bank tanah itu ya, jadi tanah diambil dulu, ini kan semua nanti di peta-petain," ucapnya.
Baca Juga: 33 Tahun Tinggal di Indonesia, Tiga WNA Kini Diambil Sumpahnya untuk Jadi WNI
"Diem-diem ada UU Cipta Kerja, lalu ada yang udah ngeliat gunung emas ada di mana aja, dicaplok, lalu menurut UU Minerba nanti ini diputuskan oleh Jakarta, di Papua gak punya wewenang, nanti tiba-tiba keluar izin, pasukan udah di sana, berapa kampung sudah kosong, tiba-tiba masyarakatnya nanti melawan tinggal dikepung, traktor masuk, dan mereka dicap menghambat pembangunan dan dihubung-hubungkan dengan OPM," tutup Haris Azhar.
Perlu diketahui, Mahfud MD pernah mengatakan bahwa daerah-daerah yang kosong di Papua agar diisi oleh TNI-Polri.
"Itu kami merekomendasikan agar segera diisi. Kompolnas juga pernah menyampaikan itu ke Presiden. Tinggal sekarang TNI-Polri sesuai dengan peraturan yang berlaku," ucapnya.
Baca Juga: Jokowi Diminta Respons Soal FPI dan Polri, Refly Harun: Kita Hanya Bisa Bersandar pada Orang Nomor 1
Mahfud menegaskan tak ada masyarakat Papua yang menolak kehadiran TNI-Polri. Dia mengatakan permintaan tersebut hasil narasi dari KKB atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).
