Network
PR BEKASI - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan segera digelar esok hari Rabu 9 Desember 2020 di sejumlah daerah di Indonesia. Meski begitu, Pilkada tahun ini digelar di tengah Pandemi Covid-19.
Sehingga, sejumlah pihak terkait terus mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19 dan potensi terbentuknya klaster Covid-19 baru.
Baca Juga: Mahfud MD Percaya TNI Adalah Harapan Papua, Haris Azhar: Padahal Mereka Trauma dengan Tentara
Selain itu, tingkat kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada juga menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan Pilkada tahun ini.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis setidaknya ada sembilan provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pilkada berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020.
"Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Hasilnya, secara menyeluruh, kerawanan pilkada meningkat," kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Selasa, 8 Desember 2020.
Pernyataan tersebut, ia sampaikan dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara daring.
Baca Juga: Sebut Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Keterlaluan, Addie MS Usulkan Tri Rismaharini Jadi Mensos
Diketahui bahwa sembilan provinsi itu, yakni Sulawesi Utara (87,43), Sumatra Barat (86,57), Jambi (79,13), Sulawesi Tengah (75,57), Bengkulu (74,86), Kalimantan Selatan (72,26), Kalimantan Tengah (68,77), Kepulauan Riau (66,53), dan Kalimantan Utara (64,38).
Berdasarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor, antara lain kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, dan peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan.
"Kerawanan tinggi pada provinsi yang menyelenggarakan pilgub dikontribusi oleh kerawanan pada dimensi konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi," katanya.
Baca Juga: Tuding Sudah Niat Tembak Laskar FPI, KontraS: Polisi Harus Tanggung Jawab Pada Publik
Selain itu, isu pandemi Covid-19 turut memperparah kerawanan pilkada di daerah-daerah tersebut. Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, Bawaslu juga menggunakan 11 indikator dalam mengukur kerawanan pada aspek pandemi. Kesebelas indikator tersebut terbagi menjadi tiga kelompok yang diukur, yaitu penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan kondisi daerah.
Menurut Bawaslu, indikator dari sisi penyelenggara adalah ada atau tidaknya penyelenggara pemilu yang positif terinfeksi Covid-19, meninggal karena terinfeksi Covid-19, dan mengundurkan diri karena alasan Covid-19 serta penyelenggara pemilu yang tidak disiplin protokol kesehatan.
Baca Juga: Setuju dengan Gatot Nurmantyo yang Minta Jokowi Tindak Tegas Polri, Refly Harun: FPI Bukan Teroris
Adapun dari sisi peserta pemilu, indikator yang diukur adalah ada atau tidaknya pasangan calon atau tim kampanye yang positif terinfeksi Covid-19 dan tidak menerapkan prokes, serta kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa.
Sementara, dari unsur kondisi daerah, indikator yang diukur adalah perubahan status wilayah menyangkut pandemi Covid-19, lonjakan jumlah pasien positif Covid-19, lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia, dan pasien Covid-19 yang tidak tertangani.***
