Network
"Sebagai contoh misalnya revisi UU KPK, tidak ada suara PSI untuk mengkritik pemerintahan nasional, harusnya kritik juga pada pemerintahan Presiden Jokowi dan para menterinya," tuturnya.
"Tapi ya itulah namanya politik, kita tidak bisa mengharapkan hal yang ideal dari sebuah partai politik, apalagi partai politik tersebut memang dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan presiden Jokowi, sehingga kalau kita mengharapkan dia mau mengkritik kebijakan pemerintah, mungkin sulit, " sambungnya.
Baca Juga: Cukup Siapkan NIK dan KTP, Begini Syarat dan Cara Cek Nama Penerima BST Rp300.000 di DTKS Kemensos
Ia juga menyoroti beberapa hal yang mengganggunya selama ini soal partai tersebut.
"Kader-kader PSI atau calon-calon anggota DPR dari PSI, kalau saya liat record-nya, berkali-kali hobinya mengadukan soal UU ITE," ucapnya.
Menurutnya, jika hal tersebut dijadikan sebuah kebiasaan, itu sama saja sebuah partai politik tidak mendukung nilai-nilai demokrasi di Tanah Air.
Baca Juga: Kemanjuran Vaksin Sinovac Capai 50 hingga 90 persen saat Diuji Coba di Brasil
"Kalau itu terjadi terus-menerus, justru partai politik tidak mendukung adanya demokratisasi, parpol kok malah menjadi sarana untuk membenamkan demokrasi, bisa mati demokrasi jika perbedaan pendapat diancam dengan hukuman penjara," tuturnya.
"Saya juga tidak mendengar misalnya bagaimana sikap PSI terhadap matinya enam laskar FPI, padahal ini adalah tragedi kemanusiaan yang jauh lebih penting dan sangat perlu mendapatkan perhatian ketimbang sekadar membicarakan bantuan parpol," sambungnya.
Oleh karena itu Refly Harun mengajak ke seluruh partai dan komponen masyarakat agar selalu objektif dalam memandang sebuah permasalahan di negeri ini.
