Network
PR BEKASI - Pemerintah telah mengumumkan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dan melarang semua bentuk kegiatannya di seluruh Tanah Air Indonesia.
Diumumkan Rabu, 30 Desember 2020, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang.
Pembubaran FPI diambil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 23 Desember tahun 2014 yang mencabut legal standing ormas tersebut.
Baca Juga: Kecam Oknum Wartawan yang Teriak 'Goyang Gisel', Bintang Emon: Orang Bodoh Ada di Berbagai Lapisan
Terkait itu, Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb Ace Hasan Syadzily menilai pembubaran itu sudah tepat.
Ketegasan pemerintah melarang FPI beraktivitas telah sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Saya kira pemerintah memiliki kewenangan dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melarang aktivitas organisasi FPI. Kita semua sudah tahu rekam jejak FPI selama ini," kata Ace, Rabu, 30 Desember 2020.
Ace menjelaskan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur soal keberadaan organisasi kemasyarakatan. Keputusan itu juga dinilai sudah melalui pemantauan dan pembuktian, erutama melanggar Pasal 59 ayat (3) UU Ormas.
Baca Juga: Lanjutkan Program Jemput Bola ke Pendonor, PMI Optimis Penuhi Kebutuhan Stok Darah di 2021
Kemudian, sambung Ace, dalam Perppu itu mengatur berbagai larangan terhadap ormas seperti permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
Serta melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jadi, kebijakan Pemerintah ini jelas memiliki landasan hukumnya," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.
Ace juga menegaskan FPI secara de jure telah bubar sebagai organisasi masyarakat sejak 21 Juni 2019. Namun sebagai organisasi FPI tetap beraktivitas yang melanggar ketentuan hukum, seperti melakukan sweeping dan provokasi.
Baca Juga: Pertanyakan Putusan Pelarangan Organisasi FPI, Neno Warisman: Kita Harus Lihat dengan Hati Nurani
"Seperti soal keterlibatan beberapa anggotanya ke dalam tindakan terorisme, melakukan sweeping yang berarti telah memposisikan dirinya sebagai penegak hukum, melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain," kata Ace, Sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Kabargolkar.com, pada Kamis, 31 Desember 2020.
Pelarangan kegiatan FPI ini diambil melalui keputusan bersama lintas enam kementerian yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Keputusan bersama tersebut bernomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor n.ah-14.AH05.05 Tahun 2020, Nomor 69 Tahun 2020, Nomor 24 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, Nomor 320 Tahun 2020.
Aturan ini tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta kegiatan Front Pembela Islam.***
