Network
"Rasanya memprihatinkan ya, dimensi politiknya terlalu kental dibandingkan dimensi hukumnya," ucapnya.
Refly Harun menegaskan bahwa terkait penahanan Habib Rizieq saja dirasanya tidak wajar dan tidak diperlukan, karena menurutnya ini adalah kasus yang biasa-biasa saja.
Baca Juga: Alami Gejala Covid-19, Belasan Tahanan KPK Dilarikan ke RSD Wisma Atlet
"Kasus kerumunan yang ancaman hukumannya cuman satu tahun di UU Kekarantinaan Kesehatan pasal 93, tapi kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun yaitu pasal tentang penghasutan," tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah yang dimaksud penghasutan dalam kasus Habib Rizieq yaitu menghasut untuk datang ke Maulid Nabi dan pernikahan putrinya, Najwa Shihab.
"Makannya tidak heran banyak yang mengatakan baru kali ini datang ke Maulid Nabi itu disebut hasutan, atau datang ke pernikahan itu hasutan," ucapnya.
Baca Juga: Mang Oded Positif Covid-19, Ridwan Kamil: Semoga Lekas Pulih dan Sehat Kembali
Kemudian soal pelanggaran protokol kesehatan (prokes), menurutnya itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Habib Rizieq sebagai penyelenggara tetapi juga tanggung jawab petugas.
"Karena kita berada dalam darurat kesehatan masyarakat, maka harusnya leading sector-nya adalah Kemenkes, dan dibantu oleh petugas-petugas keamanan," tuturnya.
"Karena ini DKI, tentu Gubernur, dibantu oleh Satpol PP, pertanyaannya adalah, ketika terjadi kerumunan seperti itu, mengapa tidak dibubarkan kalau memang dianggap ada tindak pidana di dalamnya, atau kerumunan tersebut dianggap melanggar prokes," sambungnya.
