Network
Pesoalannya sekarang adalah, ucap Refly, Risma sudah berpindah dari seorang wali kota menjadi menteri dan keduanya adalah hal yang sangat berbeda.
"Sebagai seorang wali kota dia punya wilayah, punya rakyat, karena dia elected by the people. Tapi ketika dia menjadi menteri, maka sesungguhnya dia lebih pada pembantu presiden, dia tidak punya rakyat, punya wilayah secara langsung, karena bukan orang yang dipilih oleh rakyat secara langsung," tuturnya.
Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan nasib rakyat secara langsung, ia menegaskan bahwa itu adalah tanggung jawab bagi mereka-mereka yang dipilih secara langsung oleh rakyat seperti bupati, wali kota, dan gubernur.
Baca Juga: Warga Jepang Gelar Ritual Mandi Air Dingin Berjemaah Doakan Pagebluk Covid-19 Cepat Usai
"Kepada merekalah sesungguhnya nasib rakyat harus diletakkan. Menteri juga bertanggung jawab, tapi jangan lupa menteri adalah pembantu presiden, dia mengimplementasikan visi dan misi seorang presiden," ucapnya.
Penting untuk diketahui, hasil penelitian dari dari peneliti Australia tersebut menyebut Jokowi sebagai sosok kontradiksi. Jokowi juga disebut belum mencerminkan sebagai presiden, pemimpin negara, tapi masih di level wali kota.
Presiden Jokowi telah disebut sebagai sosok yang " kontradiksi", namun pengertian ini tidak selalu buruk. Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute menjelaskan hal tersebut kepada ABC Indonesia soal buku terbarunya berjudul 'Man of Contradictions - Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia'.
Baca Juga: Berharap Tak Muncul Lagi Gelombang Pandemi, China Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Warganya
Dalam 6 bab buku setebal 180 halaman ini, Ben memaparkan bagaimana "seorang pembuat mebel" berhasil menangkap imajinasi bangsa Indonesia tentang sosok pemimpin yang diidam-idamkan, namun juga penuh "kontradiksi".
"Kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif, tapi menyiratkan Jokowi sedang bertarung untuk mendamaikan banyak persoalan." ujar Ben.***
