KPK Duga Anggota Keluarga DPR dari PDIP Ikut Garap Bansos, Refly Harun: Inilah Penyakit Akut Bangsa

- 16 Januari 2021, 20:26 WIB
Pakar hukum tata negara Refly Harun yang mengomentari KPK yang menduga adanya keterkaitan anggota keluarga dari DPR dengan kasus korupsi dana bansos Juliari P Batubara.
Pakar hukum tata negara Refly Harun yang mengomentari KPK yang menduga adanya keterkaitan anggota keluarga dari DPR dengan kasus korupsi dana bansos Juliari P Batubara. //YouTube Refly Harun

Baca Juga: Mbak You Dipolisikan Dinilai Berlebihan, Mbah Mijan: Ramalan Bisa Dipenjara Hanya di Indonesia!

"Adanya mungkin juga di ujung-ujung saja, jadi jika ada orang yang berpendapat dan berpendirian keras dengan agamanya, tidak bisa kita katakan langsung radikal atau teroris," ucapnya.

Ia menilai, justru kasus korupsi yang jauh lebih penting dan strategis ketimbang mengurusi kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab yang sekadar kerumunan.

"Tapi, karena kerumunan itu kemudian dichallange, ya berarti kerumunan Raffi Ahmad kerumunan Ahok, kerumunan Pilkada juga ya," tuturnya.

Lebih lanjut Refly Harun juga yakin, kasus korupsi Juliari adalah sebuah tindakan struktural karena melibatkan banyak orang-orang yang membantunya mengeksekusi uang rakyat tersebut.

Baca Juga: Ini Nomor dan Cara Registrasi Via WhatsApp bagi Penerima Vaksinasi Covid-19

"Ini perspektif struktural, ada struktur tertentu yang menggerakan korupsi ini, maka tentu tidak hanya sebatas Juliari yang harus di tersangkakan tapi harus sampai ke akar-akarnya," ucapnya.

Misalnya, jika dalam kasus ini, yang disebut berhubungan dengan DPR yang berasal partai yang sama dengan Juliari, maka menurutnya, kasus ini harus mengarah soal ada atau tidaknya struktur tersebut dalam PDIP atau DPR.

"Maka penyelidikan dan penyidikan kasus ini harus mengarah pada apakah ada struktur di dalam partai dan struktur di dalam DPR yang bekerja untuk ini," tuturnya.

"Jadi tidak berhenti hanya pada satu dua pelaku saja, tapi harus semua struktur yang terlibat harus bertanggung jawab karena ini adalah dana bencana," sambungnya.

Halaman:

Editor: Puji Fauziah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x