Network
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai, penekanan aturan ini akan sangat berbahaya, karena orang-orang yang benar-benar ekstremis nantinya malah menjadi sangat berhati-hati dalam melakukan operasinya.
"Tapi kalau disuruh mata-matain, maka orang itu justru akan menyembunyikan ekstremismenya, itu kan juga ngaco, jadi ini aturan yang justru membuat mereka yang potensi jadi ekstremis makin berhati-hati, makin susah dideteksi sebetulnya," ucapnya.
Bahkan menurutnya, aturan ini bisa dijadikan alat bagi orang-orang di Tanah Air untuk menjebak orang lain hanya karena ketidaksukaannya.
"Ini kriterianya juga tidak jelas, jadi kesannya ini seperti pasal karet, bisa saja nanti tetangga gak senang dengan tetangga yang lain, kebetulan tetangganya ini mungkin berjenggot dan sebagainya, kemudian nanti dilaporkan juga, ini kan kasihan polisinya, terlalu banyak laporan," tuturnya.
Baca Juga: Ancaman Lahar Gunung Semeru Perlu Diwaspadai, BPBD Jatim: Jauhi Radius 1 Km dari Puncak
Kemudian Rocky Gerung menjelaskan bahwa keputusan ini terjadi karena pemerintah telah gagal menghasilkan kesejahteraan sehingga mereka mulai berbicara tentang keamanan nasional.
Namun menurutnya, penekanan aturan ini juga justru berkebalikan dengan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di Indonesia.
"Dalam keadaan Covid, orang disuruh tinggal di rumah supaya tidak lakukan pertemuan sosial, ini tetangga malah disuruh keluar ngintipin tetangganya, lalu tetangga di sebelahnya juga ngintipin dia, jadi satu RT itu saling ngintip, maka terjadi potensi pertemuan," ucapnya.
"Karena tetangga akan saling berbisik dengan tetangga yang lainnya, lalu kumpul lah, ketemu, saling crosscheck siapa yang ekstremis itu, maka terjadilah kerumunan," sambungnya.
Baca Juga: Layanan Masa Sanggah Kuota Sekolah Diundur, Berikut Jadwal Kegiatan SNMPTN 2021 Terbaru
