Network
"Ini bukan masalah kedua belah pihak, ini bukan persaingan antara FPI dan aparat keamanan, ini adalah investigasi terhadap perilaku negara terhadap warga negara," ujarnya.
Baca Juga: Ramalan Mbak You Dinilai Provokatif, Pakar Psikososial Ingatkan Peramal Soal Kode Etik
Refly Harun yakin, terdapat penyimpangan cara berpikir Komnas HAM menanggapi kasus semacam ini.
"Komnas HAM sepertinya keliru, dia menempatkan dirinya sebagai wasit, antara FPI dan aparat keamanan, harusnya dia menempatkan diri sebagai pengawas agen yang independen untuk memastikan negara melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM," tuturnya.
Menurutnya, dalam konteks ini investigasi Komnas HAM seharusnya ditujukan kepada kemungkinan adanya pelanggaran HAM oleh negara, termasuk juga aparat keamanan.
"Itu harusnya yang dicecar, yang dicari itu adalah unsur-unsur negaranya, sementara kalau ada pelanggaran dari FPI ya itu bukan HAM, itu pelanggaran-pelanggaran lain yang domain-nya tidak perlu Komnas HAM, itu domain penegak hukum biasa saja," ucapnya.
Baca Juga: Go Internasional, Pabrik Tempe Asal Indonesia Resmi Beroperasi di Shanghai China
Refly Harun menilai, justru saat ini Komnas HAM seolah-olah terperangkap dalam sebuah lingkaran yang mereka pun akhirnya tidak bisa keluar dan tidak bisa tampil sebagai sebuah institusi yang harusnya di garda terdepan dalam pemenuhan HAM warga negara,
"Jadi tidak heran kalau kemudian FPI justru tidak puas dengan hasil yang didapatkan Komnas HAM," tuturnya.
Oleh karena itu, mau tidak mau ucapnya, legitimasi Komnas HAM akan melemah karena kasus ini akibat munculnya ketidakpercayaan publik terhadap mereka.***
