Menurutnya, karena demokrasi yang mahal itulah timbul upaya pengembalian investasi, hingga akhirnya terjadi korupsi.
"Karena demokrasi mahal, maka menimbulkan pengembalian investasi. Maka di situlah terjadi menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," kata Jusuf Kalla.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla pun mengingatkan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Check and balance itu bisa berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik.
Baca Juga: Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Musni Umar: Sangat Aneh, Beliau Selalu Berkata dan Bersikap Toleran
Namun menurutnya, pernyataan Jokowi itu justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah publik.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tuturnya.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla mengingatkan peran PKS sebagai partai oposisi untuk memberikan kritik pada pemerintah, supaya adanya kontrol di pemerintahan, dan demokrasi pun bisa berjalan dengan baik.