Network
Baca Juga: Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Musni Umar: Sangat Aneh, Beliau Selalu Berkata dan Bersikap Toleran
Henry Subiakto mengatakan, pemerintah di negara demokrasi hanya menjadi pelaku komunikasi di tengah jutaan pelaku komunikasi lain.
"Yang punya akses mengatur komunikasi di medsos justru perusahaan platform. Mereka mengolah data dan menerapkan 'standar komunitas'. Siapa pun yang melanggar bisa otomatis tersuspend," tutur Henry Subiakto.
Seperti contohnya, Presiden AS Donald Trump yang akunnya ditutup atas nama pelanggaran standar komunitas.
Baca Juga: Novel Baswedan Dipolisikan, Rocky Gerung: Kalau Diproses, Berarti Polisi Abaikan Permintaan Presiden
"Artinya di era demokrasi digital otoritas pengendali komunikasi adalah para pemilik platform global, bukan pemerintah. Ironi jika ada yang mindsetnya masih seperti 20 tahun lalu saat negara powerful ngatur komunikasi," kata Henry Subiakto.
"Atau dengan mudah menuding yang aktif itu para buzzer. Buzzer memang ada. Tapi pelaku aktif medsos tak hanya buzzer. Rakyat juga banyak yang eksis dan aktif, dengan semangat dan berbagai motif," sambungnya.
Henry Subiakto menekankan, yang penting saat ini adalah masyarakat tidak melanggar hukum. Karena kalau melakukan kejahatan yang dilarang UU bisa dihukum.
"Kritik bukan perbuatan melanggar UU dan tidak masalah. Selama kritik dimaknai sebagai tanggapan, koreksi, penilaian, penolakan, ketidak setujuan, dan argumentasi. Tapi kalau nyebar hoaks, fitnah, provokasi kebencian dianggap juga sebagai aktivitas kritik. Itu sama saja dengan mengabaikan hukum," tutur Henry Subiakto.***
