Network
PR BEKASI - Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait dilaporkannya Dosen FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin atas tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung ( ITB).
Saat ini, laporan terhadap Din Syamsuddin pun telah ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal atau penganut radikalisme.
Mahfud MD menjelaskan bahwa Din Syamsuddin adalah tokoh yang mengusung moderasi beragama, yang juga diusung oleh pemerintah.
"Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah," kata Mahfud MD, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @mohmahfudmd, Sabtu, 13 Februari 2021.
Mahfud MD lantas menegaskan bahwa Din Syamsuddin adalah sosok yang kritis bukan radikalis.
Baca Juga: Tak Ingin Bencana Banjir Terjadi Lagi, Ma'ruf Amin: Kalau Terus Berulang Artinya Kita Tidak Cerdas
"Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah 'Darul Ahdi Wassyahadah'. Beliau kritis, bukan radikalis," ujar Mahfud MD.
Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wassyahadah". Beliau kritis, bkn radikalis— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 13, 2021
Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam.
"NU menyebut 'Darul Mietsaq', Muhammadiyah menyebut 'Darul Ahdi Wassyahadah'. Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK (Jusuf Kalla)," tutur Mahfud MD.
Mahfud MD pun menjelaskan bahwa memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, tapi pemerintah tidak memproses laporan tersebut.
"Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi, ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu," ujar Mahfud MD.
Seperti diketahui, selain Mahfud MD, sejumlah tokoh pun turut memberi bantahan atas tuduhan yang menyebut Din Syamsuddin adalah tokoh radikal.
Baca Juga: Para Tokoh 'Tua' Ramai Salahkan Buzzer, Henry Subiakto: Mereka 'Buzzer Bangsa', Bukan Orang Bayaran
Salah satu tokoh yang memberi bantahan adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
Abdul Mu'ti menilai tuduhan terhadap Din Syamsuddin sangat tidak berdasar dan salah alamat.
Pasalnya, Din Syamsuddin adalah sosok yang selalu mendorong kerukunan antarumat beragama, baik di dalam maupun di luar negeri.
Baca Juga: Prabowo Subianto Minta Kader Gerindra Tak Buat Gaduh, Effendi Gazali: Bang Fadli Zon Tenang Saja
"Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat. Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern antarumat beragama, baik di dalam maupun luar negeri," kata Abdul Mu'ti.***
