Network
PR BEKASI - Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal atau Gus Sahal turut menanggapi terkait dilaporkannya Dosen FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin atas tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung ( ITB).
Saat ini, laporan terhadap Din Syamsuddin pun telah ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Gus Sahal mengatakan bahwa tuduhan GAR ITB itu ngawur dan tidak masuk akal. Pasalnya, Din Syamsuddin bukanlah tokoh radikal.
"Tuduhan ngawur. Pak Din Syamsuddin jelas gak radikal," kata Gus Sahal, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @sahal_AS, Minggu, 14 Februari 2021.
Baca Juga: Curiga Ucapan Jokowi Hanya Sandiwara, Haikal Hassan: Bisa-bisa 'Kritiklah Daku, Kau Ku Tangkap'
Baca Juga: Minta GAR ITB Dibubarkan, Christ Wamea: Kumpulan Buzzer yang Kerjanya Hanya Bikin Gaduh Saja
Meski membela sosok Din Syamsuddin, Gus Sahal juga mengkritik sikap Din Syamsuddin selama berkecimpung di dunia politik.
Menurutnya, Din Syamsuddin adalah politikus yang sering memanfaatkan segala cara untuk berkuasa, termasuk membela kaum radikal untuk menjatuhkan kaum yang berkuasa.
"Menurutku, dia politisi pragmatis aja yang memanfaatkan segala cara untuk berkuasa. Kalau berada dalam kekuasaan, dia anteng. Tapi kalau di luar, dia tak segan pake jargon-jargon Islam atau belain kaum radikal untuk gembosin yang berkuasa," tutur Gus Sahal.
Tuduhan ngawur. Pak Din Syamsuddin jelas gak radikal.
Mnrtku dia politisi pragmatis aja yg memanfaatkan segala cara utk berkuasa. Kalo berada dlm kekuasaan, dia anteng. Tp kalo di luar, dia tak segan pake jargon2 Islam atau belain kaum radikal utk gembosin yg berkuasa. https://t.co/IebTxv448d— akhmad sahal (@sahaL_AS) February 14, 2021
Baca Juga: Senang dan Bangga Dibully Fans Amanda Manopo, Barbie Kumalasari: Berarti Aku Hits dan Fenomenal
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan proses hukum terhadap Din Syamsuddin.
Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah tetap menganggap Din Syamsuddin sebagai tokoh yang kritis, yang kritiknya harus didengar.
"Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsuddin itu adalah tokoh yang kritis, yang kritik-kritiknya harus kita dengar," kata Mahfud MD dalam video dari Humas Kemenko Polhukam, yang dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menyalahkan kritik dari Din Syamsuddin.
"Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum? Tidak pernah. Dan insyaallah tidak akan pernah, karena kami anggap beliau itu tokoh," kata Mahfud MD.
Mahfud MD lalu menceritakan bahwa saat menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menggagas bahkan pernah menjadi utusan pemerintah ke seluruh dunia untuk membicarakan soal Islam yang damai, hingga perdamaian antarumat.
Menurutnya, gagasan Din Syamsuddin itu tidak jauh beda dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang menyebut "Darul Mietsaq", yang konsepnya sejalan dengan Pancasila dan Islam.
"Jadi pemerintah itu senang terhadap orang kritis. Pemerintah insyaallah tidak akan pernah menangkap orang kritis, yang diproses hukum itu orang yang terbukti melanggar hukum, mau kritis tapi sebenarnya destruktif," kata Mahfud MD.***
