Network
PR BEKASI – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2015-2025 Muhamad Rifai Darus (MRD) angkat bicara menyoal kehadiran para punggawa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat adanya tudingan tentang radikalisme terhadap satu tokoh.
Diketahui beberapa hari yang lalu Gerakan Anti Radikalisme Institute Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin atas tuduhan radikal.
Menurut GAR ITB, pelaporan Din Syamsuddin tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya yakni masalah radikalisme.
Baca Juga: Denny Darko Rambah Dunia Tarik Suara: Semoga Bisa Diterima Pendengar
Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Kritik Din Syamsudin ke Pemerintah Wajar dan Bukan Persoalan Etika
Baca Juga: Viral! Diduga karena Rewel, Seorang Ayah Tiri Tega Hajar dan Cekik Anaknya Berkali-kali
Din Syamsuddin diketahui memiliki peran sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA) di ITB.
GAR ITB lantas melaporkan Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Menanggapi hal tersebut, MRD mengatakan saat ini masyarakat Indonesia sangat mudah dipecah belah karena tudingan radikal dan intoleran.
Baca Juga: GAR ITB Ingin Sanksi Din Syamsuddin, JK: Dia Tidak Melanggar Etikanya sebagai ASN
Mantan ketua KNPI tersebut mengaku heran kemana para punggawa BPIP saat negara diguncang oleh isu radikalisme.
Mohon informasi,kemana yah para punggawa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)ketika kondisi negara begitu mudah dipecah belah dgn tuduhan Intoleran dan Radikal?Ingin juga mendengar Nasehat Ibu Mega terkait kondisi kekinian bangsa ini,tatkala pak Presiden Diam Membisu.*MRD*— Muhammad Rifai Darus (@RifaiDarusM) February 14, 2021
"Kemana yah para punggawa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ketika kondisi negara begitu mudah dipecah belah dengan tuduhan Intoleran dan Radikal?," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @RifaiDarusM Senin, 15 Februari 2021.
Baca Juga: Masih Usut Kasus Korupsi Bansos, KPK: Kami Tak Pernah Pandang Bulu, Itu Prinsip Kami!
Dirinya juga mengatakan, seharusnya dalam kondisi ketegangan sosial seperti sekarang Megawati Soekarnoputri sebagai bagian dari BPIP memberikan solusi apalagi di saat Presiden Jokowi memilih diam.
"Ingin juga mendengar nasehat Ibu Mega terkait kondisi kekinian bangsa ini, tatkala Pak Presiden (Jokowi) diam membisu," katanya.
Diketahui BPIP dibentuk pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Baca Juga: PLN Beri Dikson Tagihan Listri Selama Tiga Bulan sebagai Stimulus Bantuan bagi Masyarakat
Tugas BPIP yakni membantu presiden merumuskan pengamalan Pancasila secara komprehensif.
Dalam hal ini Pancasila harus menjadi jadi laku kehidupan personal atau komunitas.***
