Network
PR BEKASI – Budayawan Sudjiwo Tedjo mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang banyak disorot publik.
Presiden Jokowi menyatakan akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE jika dalam implementasinya UU tersebut tidak menjunjung tinggi keadilan.
“Presiden #Jancukers mendukung Pak Jokowi yang minta DPR untuk merevisi UU ITE,” kata Sudjiwo Tedjo sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @sudjiwotedjo, Selasa, 16 Februari 2021.
Presiden #Jancukers mendukung Pak Jokowi yg minta DPR utk merevisi UU ITE. Semoga proses revisi Senayan - Istana ini lebih cepat/minimal = proses pengesahan UU Cipta Kerja. Anggota Dewan yg menolak revisi ini enaknya diapakan, Cuuuk? https://t.co/EwIykYmzp4— Jack Separo Gendeng (@sudjiwotedjo) February 15, 2021
Sudjiwo Tedjo berharap apabila benar revisi UU ITE terjadi, prosesnya tidak memakan waktu yang lama.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Kalau UU ITE Tak Bisa Beri Keadilan, Saya Minta DPR Revisi
Baca Juga: Jokowi Minta Kapolri Listyo Sigit Prabowo Buat Pedoman UU ITE: Biar Pasal-Pasalnya Jelas
“Semoga proses revisi Senayan - Istana ini lebih cepat atau minimal = proses pengesahan UU Cipta Kerja,” tutur Sudjiwo Tedjo.
Lanjutnya, Sudjiwo Tedjo pun meminta saran dari warganet apabila ada anggota DPR yang menolak merevisi UU ITE.
“Anggota Dewan yang menolak revisi ini enaknya diapakan, Cuuuk?,” ujar Sudjiwo Tedjo.
Baca Juga: Akhiri Paceklik Gol Saat Chelsea Lawan Newcastle, Timo Werner Sumringah: Saya Sangat Senang
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang banyak disorot publik.
Presiden Jokowi akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE jika dalam implementasinya UU tersebut tidak menjunjung tinggi keadilan.
“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini,” kata Presiden Jokowi dalam rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Februari 2021.
Presiden Jokowi bahkan akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE.
Pasalnya, menurut Presiden Jokowi, pasal-pasal dalam UU ITE itu bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.
“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Presiden Jokowi dikutip dari Antara.
Baca Juga: Rahmat Effendi Ajak Warga Kota Bekasi Tidak Menolak Disuntik Vaksinasi Covid-19
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa semangat UU ITE ialah menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif.
Namun, Presiden Jokowi tidak menginginkan implementasi UU ITE justru menimbulkan rasa ketidakadilan.
“Belakangan, UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat sebagai rujukan hukum untuk membuat laporan ke pihak kepolisian,” kata Presiden Jokowi.
“Namun dalam penerapannya, kerap timbul proses hukum yang dianggap beberapa pihak kurang memenuhi rasa keadilan,” kata Presiden Jokowi.
Oleh karena itu Presiden Jokowi meminta Kapolri beserta jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima laporan pelanggaran UU ITE.
“Hati-hati pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir, harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE, biar jelas,” tutur Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pertama di Indonesia! Bupati Jember Pilih Mobil Maung Pindad Jadi 'Kendaraan Dinas'
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pun diinstruksikan supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan UU ITE secara lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.
“Tentu saja kita tetap harus jaga ruang digital Indonesia, agar bersih, sehat beretika, penuh dengan sopan santun, penuh dengan tata krama, dan juga produktif,” ujar Presiden Jokowi.***
