Network
Bpk Wapres @Kiyai_MarufAmin yth, setahu saya, bagi islam miras adalah haram.
Saudara kita di Papua menolak miras utk menyelematkan warganya.
Mhn perkenan Bpk gunakan kekuasaan utk selamatkan umat di dunia dan akhirat.
Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Bpk.— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) February 28, 2021
"Mohon perkenan Bapak gunakan kekuasaan untuk selamatkan umat di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Bapak," kata Said Didu menambahkan, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitternya, Minggu, 28 Februari 2021.
Dalam cuitan lainnya, Said Didu juga sempat mengomentari adanya pemberitaan soal warga kristen Papua yang juga ikut menolak izin investasi industri miras di Papua dan menyoroti Ma'ruf Amin yang belum memberikan komentar.
Baca Juga: Ungkap Alasan Putus, Deddy Corbuzier Akui Dulu Sangat Mencintai Agnez Mo Hingga Posesif
Menanggapi hal itu, Said Didu berharap agar KH. Ma'ruf Amin mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Semoga Allah masih berkenan memberikan petunjuk ke Bapak Wapres." kata Said Didu.
Sementara itu selain Said Didu, hingga kini sejumlah bentuk penolakan terhadap kebijakan soal miras itu juga sempat diutarakan oleh banyak pihak, salah satunya anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Papua Barat Filep Wamafma.
Filep Wamafma dalam pernyataannya hari Sabtu kemarin, seperti dikutip dari Antara, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak konsisten dalam menangani masalah di Papua, terbukti dengan ditekennya Perpres ini.
Baca Juga: Para Ahli Sebut Bisa Picu Kematian, Berikut Sisa Makanan yang Jangan Dimakan Lagi Lebih dari 1 Hari
"Soal perizinan minuman keras yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Persoalan di Papua juga tidak hanya persoalan politik, tetapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kriminal juga diakibatkan oleh minuman beralkohol," kata Filep Wamafma.
Ia juga menyayangkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat itu bertentangan dengan harapan dari pemerintah daerah serta para tokoh agama di Papua.
