PR BEKASI - Jhoni Allen Marbun mengungkap sosok yang pernah mengudeta Partai Demokrat, setelah dirinya diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat.
Seperti diketahui, Jhoni Allen diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
Jhoni Allen secara tegas menyebut bahwa sosok yang pernah melakukan kudeta di tubuh Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Jabatan Politiknya Disebut Pemberian SBY, Marzuki Alie: Sesat Pikir, Kucing pun Bisa Menangis Bombay
Jhoni Allen menceritakan bahwa SBY mengambil alih kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat tersandung masalah hukum.
"Dalam perjalanannya, Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum, namun belum status tersangka. SBY selaku Ketua Dewan pembina Partai Demokrat dan juga Presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan Ketua Umum Anas Urbaningrum," kata Jhoni Allen, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Bang MA Official, Senin, 1 Maret 2021.
"Dengan cara membentuk presidium, di mana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketua umum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat," sambungnya.
Jhoni Allen menjelaskan, setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) pertama di Bali pada 2013, untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015.
"Beliau (SBY) mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum," ujar Jhoni Allen.
"Sehingga saya diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjadi Ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, pada kongres kedua 2010 memperoleh suara terbesar kedua setelah Anas Urbaningrum," sambungnya.
Lebih lanjut, Jhoni Allen mengungkapkan bahwa pada Kongres keempat di Surabaya, SBY merekayasa kongres agar dia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Demokrat.
"Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Demokrat di seluruh tanah air," ujar Jhoni Allen.
Namun menurutnya, yang paling meresahkan Ketua DPD dan Ketua DPC seluruh Indonesia adalah ketika SBY membuat peraturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC, dengan mengambil iuran anggota fraksi provinsi dan kabupaten/kota, yang sebagian disetor kepada DPP.
Baca Juga: Tegas Tolak Perpres Investasi Miras, Christ Wamea: Papua Bukan Tempatnya Melegalkan Miras
"Selanjutnya, pada kongres kelima 15 Maret 2020, di Senayan, Jakarta, SBY kembali merekayasa tata cara kongres, yang tidak sesuai sebagaimana mestinya," ujar Jhoni Allen.
Menurutnya, pada saat itu, pembahasan dan penetatapan tata tertib acara tidak dilakukan, yang mana salah satu isinya adalah membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum.
"Selain itu, tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum SBY. Setelah pidato SBY, peserta kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena kongres," kata Jhoni Allen.
"Semestinya seluruh peserta kongres memiliki hak bicara. Padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan ketua umum atau perbedaan pendapat," ujarnya.
Tak hanya itu, Jhoni Allen juga menyebut bahwa SBY telah mendesain agar seluruh Ketua DPD Partai Demokrat memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya AHY berada di puncak gunung tapi tidak pernah mendaki. Oleh sebab itu, AHY selaku Ketua Umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya SBY yang saya hormati turun gunung. Inilah yang disebut krisis kepemimpinan," ujar Jhoni Allen.
Terakhir, Jhoni Allen kembali menyerukan pentingnya KLB digelar untuk mengembalikan Partai Demokrat menjadi sebagaimana mestinya.
"Salam Demokrat, KLB solusi konstitusional untuk mengembalikan Partai Demokrat sebagai partai yang demokratis, terbuka, dan modern," ujar Jhoni Allen.***