Network
PR BEKASI - Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan bahwa euforia masyarakat atas pencabutan kebijakan investasi miras yang tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 hanyalah kegembiraan palsu.
Rocky Gerung mengatakan, pencabutan kebijakan investasi miras pasti terjadi karena adanya desakan dari ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
"Ini adalah kegembiraan yang palsu karena seolah presiden membuat sesuatu yang luar biasa. Ini pasti terjadi karena yang ngomong NU dan Muhammadiyah, ormas yang sangat besar, yang presiden gak mampu lakukan negosiasi," kata Rocky Gerung, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 3 Februari 2021.
Baca Juga: Balas Kritikan Jhoni Allen, Irwan Fecho: AHY Terbukti Mampu Mendongkrak Elektabilitas Demokrat
Baca Juga: Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Cholil Nafis: Mudah-mudahan Negeri Ini Berkah dan Sejahtera
Menurutnya, seandainya desakan pencabutan kebijakan investasi miras itu muncul dari FPI, pasti akan sangat mudah dibantah oleh pemerintah.
"Kalau yang ngomong FPI kan mudah disingkirkan. Itu yang gak fair, seolah presiden nunggu tekanan besar yang punya akibat stabilitas politik, baru mau dengar," ujar Rocky Gerung.
Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi mencabut kebijakan investasi miras hanyalah strategi Istana untuk menguji opini publik.
"Ini bagian dari strategi Istana untuk menguji opini publik sampai mana bisa dimainkan. Ini pancingan kecil saja karena ini statusnya lampiran. Coba kalau menyangkut Omnibus Law, itu dia abaikan saja," ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung menyebut, yang menjadi akar masalah sesungguhnya adalah Omnibus Law, yang seharusnya dievaluasi atau bahkan dicabut oleh pemerintah.
"Padahal sebetulnya kebijakan awut-awutan ini disebabkan oleh Omnibus Law. Itu yang mestinya dievaluasi atau bahkan dibatalkan," ujar Rocky Gerung.
"Sampai sekarang itu digantung sebagai problem politik yang mesti diselesaikan presiden. Tapi tetap orang masih ingat ini Omnibus Law. Jadi presiden gagal membujuk publik supaya percaya," sambungnya.
Rocky Gerung lantas merasa kasihan pada Presiden Jokowi, yang menurutnya telah dipermainkan oleh oligarki, yang tetap menginginkan supaya Omnibus Law menghasilkan akumulasi secara cepat, karena merupakan investasi.
Saat disinggung terkait RUU HIP yang tiba-tiba muncul lagi dalam proglegnas, sehingga dikhawatirkan kebijakan investasi miras pun akan kembali muncul saat sudah dilupakan publik, Rocky Gerung menyebut bahwa ada 'presiden boneka'.
"Itu menunjukkan bahwa presiden memang boneka. Karena gak ada orang yang anggap apa yang diputuskan oleh presiden. Saya bilang presiden ya, bukan Pak Jokowi," kata Rocky Gerung.
"Jadi presiden dalam status dikendalikan, yang dalangnya itu ada di semua institusi. Jadi sistem hukum kita dikepung, dikendalikan, dan diarahkan oleh kekuatan di luar struktur resmi, kan ini yang berbahaya bagi bangsa ini," sambungnya.
Rocky Gerung menduga, keputusan presiden mencabut kebijakan investasi miras hanya untuk menyogok pikiran NU dan Muhammadiyah.
Baca Juga: Viral Video Penembakan Dirinya, Gus Idris: Itu Murni Serangan Sihir, Pelakunya Bukan Manusia
"Kalau presiden sekadar jadi juru tulis dari kekuatan-kekuatan besar itu. Sekarang sebagian orang masih ragu presiden mau cabut. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan karena mau nyogok pikiran NU dan Muhammadiyah. Ini sedang berlangsung di kepala rakyat bahwa Pak Presiden mau nyogok," tambah Rocky Gerung.
Rocky Gerung lantas membandingkan antara Omnibus Law dengan Perpres yang mengatur soal investasi miras.
"Perpres soal miras itu intinya sama dengan Omnibus Law. Bahkan lebih berbahaya Omnibus Law. Perpres miras bisa dibatalkan dalam 2-3 jam. Nah, Omnibus Law yang menjadi induknya. Kalau gak ada Omnibus Law, gak ada Perpres miras," ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Divonis Sakit oleh Dokter Amerika, Nia Ramadhani Alami Penglihatan Kabur dan Lambat Berpikir
Oleh karena itu, Rocky Gerung menyimpulkan bahwa yang seharusnya dicabut adalah akar masalahnya, yaitu Omnibus Law.
"Kita harus baca secara terbalik bahwa Omnibus Law dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan Perpres-perpres yang bermasalah. Jadi, akar itu harus dicabut, baru kita percaya bahwa tidak ada lagi persoalan dengan Omnibus Law," tutur Rocky Gerung.***
