Network
PR BEKASI – Partai Demokrat dan Moeldoko tengah menjadi perhatian publik saat ini.
Karena Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum (ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Hal tersebut menuai kritik hingga protes dari sejumlah pihak termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, ada hal lain yang mencuri perhatian publik yakni tanggapan dari Mahfud MD mengenai hal tersebut.
Baca Juga: Minta Jokowi Tak Intervensi KLB Demokrat, Ferdinand: Biar Hukum Putuskan, Moeldoko atau AHY yang Sah
Baca Juga: Dituduh Terlibat Kasus Pencurian Privasi Data Penggunanya, Google Berikan Klarifikasi
Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution dibuat geram dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait KLB Demokrat di Deli Serdang.
Syahrial Nasution melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @syahrial_nst, meminta agar Mahfud MD tidak menyampaikan informasi bohong berkenaan dengan KLB tersebut.
Pasalnya, menurut Syahrial Nasution, sepanjang sejarah partai politik di Indonesia, baru kali ini ada perebutan posisi Ketua Umum partai yang dilakukan oleh pihak yang bukan kader partai tersebut, terlebih yang melakukan perebutan adalah pejabat pemerintahan.
“Jgn bohong! Sepanjang sejarah parpol di Indonesia, baru kali ini ada perampasan Ketum partai dg menempatkan pejabat eksternal dari penguasa,” kata Syahrial Nasution sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Ancam Habisi Demonstran Antikudeta, Tentara dan Polisi Myanmar Buat TikTok dengan Tenteng Senjata
Lebih lanjut, Syahrial Nasution lantas menuturkan, perampasan kepemimpinan ketua umum biasanya dilakukan oleh pihak internal partai yang ia sebut sebagai “boneka internal”.
“Biasanya, tokoh boneka internal,” katanya secara tegas, sebagaimana diberitakan Depok.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Geram Atas Sikap Mahfud MD Soal KLB, Syahrial Nasution: Jangan-jangan Anda Senang Demokrat Dibuat Begeni?".
Tak cukup sampai di situ, Syahrial Nasution menduga Menko Polhukam justru senang dengan KLB Deli Serdang yang menjadikan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum dan menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jejak digital dan sejarah itu nyata. Jangan2 Anda senang@PDemokrat dibuat seperti ini?” katanya bertanya dengan nada curiga.
Diketahui, kecurigaan Syahrial Nasution ini adalah imbas dari pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa melarang ataupun mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi pada Partai Demokrat.
Baca Juga: Moeldoko Serukan 'Mari Berjuang Raih Kembali Kejayaan Demokrat!' Di Hadapan Peserta KLB
Disampaikan oleh Menko Polhukam tersebut, pihaknya tak bisa melarang ketika ada pihak yang mengatasnamakan partai untuk menggelar KLB di Deli Serdang.
“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” cuit Mahfud MD menerangkan.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan itu mengungkap bahwa sikap yang sama juga dilakukan oleh SBY dan Megawati ketika menghadapi polemik perebutan PKB dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” kata Mahfud MD.*** (Annisa.Fauziah/Depok.Pikiran-Rakyat.com)
