Network
Baca Juga: Minta Jokowi Tak Intervensi KLB Demokrat, Ferdinand: Biar Hukum Putuskan, Moeldoko atau AHY yang Sah
Gatot Nurmantyo mengatakan, adanya GPK-PD merupakan ciri politik yang tidak sehat, karena bertentangan dengan Pancasila.
"Ini kan politik yang tidak sehat. Politik kita juga sudah menyimpang dari Pancasila, di sila ke-4. Jadi musyawarah itu sudah gak ada, adanya voting. Begitu voting, pasti money politik bisa terjadi," kata Gatot Nurmantyo.
Lebih lanjut, Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa dalam dunia politik saat ini kurang adanya musyawarah dan lebih mengutamakan hasil voting.
"Ini yang keluar dari jati diri kita, padahal termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Kita langgar, yang melanggar politik juga," sambungnya.
Gatot Nurmantyo lantas menceritakan bahwa sebelum beredar isu kudeta Partai Demokrat yang menyeret nama Moeldoko, dirinya juga ditawari untuk menggantikan posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Gatot Nurmantyo bahkan mengatakan bahwa tawaran tersebut cukup menarik, karena Partai Demokrat adalah partai besar.
"Saya bilang siapa sih yang gak mau, partai besar. Ada juga yang datang sama saya. Wah menarik juga. Saya tanya gimana prosesnya. (jawaban) 'Begini Pak, nanti kita bikin KLB, gantikan AHY, mosi tidak percaya, akhirnya AHY turun. Setelah AHY turun lalu pemilihan, bapak pasti deh begini-begini'," kata Gatot Nurmantyo.
