Network
PR BEKASI – Media asing asal Singapura, Channel News Asia Ikut menyoroti terkait pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Channel News Asia menulis Moeldoko diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 setelah mengkudeta posisi yang sebelumnya dipegang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kudeta yang diduga dilakukan oleh Moeldoko tersebut dianggap oleh Channel News ASia merupakan sebuah langkah yang dapat memperluas koalisi presiden di DPR.
Koalisi yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menguasai 74 persen dari 575 kursi di DPR.
Baca Juga: Menanti Sikap Jokowi Soal KLB, Hinca Pandjaitan: Istana Harusnya Khawatir, Ada KSP Punya Ambisi Buta
Baca Juga: Lawan Pemberontak Komunis Filipina, Dutere: Bunuh Mereka dan Lupakan HAM
Dengan diangkatnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Channel News Asia memprediksi kursi koalisi pemerintah akan bertambah sembilan persen.
Namun penunjukan Moeldoko itu ditentang oleh AHY, yang dalam jumpa pers kemarin malam mengatakan dia tetap menjadi ketua umum partai.
Channel News Asia menulis bahwa AHY adalah salah satu pemimpin baru yang menurut lembaga survei di Indonesia dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.
“Kongres luar biasa, ilegal dan inkonstitusional ini diadakan oleh sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor luar,” kata AHY, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Channel News Asia.
AHY juga mendesak Presiden Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan ke aparat penegak hukum.
AHY juga berharap Pemerintah diharapkan bisa memastikan ketua partai mana yang akan diakui negara.
Baca Juga: Sebut Nasib Partai yang Diketuai Anak Mantan Presiden Mirip, Prabowo: Kita Tunggu Saja Ending-nya
Namun, beberapa analis mengatakan Presiden Jokowi akan mendapat keuntungan dari staf seniornya yang memimpin partai.
“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024, tapi hari ini,” kata Hendri Satrio. , seorang analis politik di Universitas Paramadina.
“Dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” tambah dirinya, meskipun dia menambahkan bahwa dia tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan orang mana yang sah.
Baca Juga: Bukan Moeldoko, Mahfud MD Sebut Pemerintah Masih Akui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Sebelumnya, pada bulan lalu diketahui Moeldoko sempat membantah bahwa dirinya merencanakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Moeldoko mengaku tuduhan tersebut bermula dari beredarnya foto-foto yang menampilkan dirinya dengan sejumlah orang.
Moeldoko menuturkan bahwa beberapa orang yang berfoto dengan dirinya adalah tamu yang datang dari berbagai penjuru Tanah Air.
Sementara itu, Partai Demokrat termasuk di antara partai oposisi yang berupaya memblokir Undang-Undang Cipta Kerja andalan Presiden Jokowi tahun lalu.
Bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang konsisten menjadi oposisi di DPR sejak 2014.***
