Network
PR BEKASI - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan bahwa dirinya tidak berminat menjadi presiden tiga periode.
Febri Diansyah berharap pernyataan Jokowi itu menjadi pesan yang klir bahwa dirinya memang tidak berminat menjadi presiden tiga periode dan yang penting Jokowi selalu konsisten dengan pernyataannya itu.
"Semoga penegasan presiden tentang tidak berminat jadi presiden tiga periode menjadi pesan yang klir, dan selalu yang paling penting, konsistensi," kata Febri Diansyah, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @febridiansyah, Selasa, 16 Maret 2021.
Baca Juga: Sebut Selingkuh Sebagian dari Iman, Mayangsari: Selingkuh lah yang Bertanggung Jawab
Baca Juga: Siap Maju sebagai Capres di Pilpres 2024, Giring Ganesha: Giring Presiden, Kuliah Gratis!
Baca Juga: Ramai Isu Jokowi 3 Periode, Rizal Ramli: RI Bisa Bubar, Wong Kinerja Memble dan Ekonomi Anjlok
Febri Diansyah mengatakan bahwa isu amandemen UUD 1945 untuk kepentingan kekuasaan sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.
"Isu amandemen UUD 1945 untuk kepentingan kekuasaan sesaat tanpa meletakkan kepentingan rakyat sebagai landasan jelas sangat bahaya bagi bangsa ini," kata Febri Diansyah.
Semoga penegasan Presiden ttg tdk berminat jd Presiden 3 periode menjadi pesan yg klir.
Dan selalu yg paling penting: Konsistensi.
Isu amandemen UUD 1945 utk kepentingan kekuasaan sesaat tnpa meletakkan kepentingan rakyat sbg landasan jelas sgt bahaya bagi bangsa ini.
Pagi...— Febri Diansyah (@febridiansyah) March 16, 2021
Menurutnya, saat ini masih banyak hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan pemerintah, ketimbang hanya memikirkan soal kekuasaan dan politik saja.
"Banyak hal yang sangat penting dilakukan saat ini. Rakyat butuh diurus sepenuh hati. Memikirkan kekuasaan semata dengan amandemen UUD 1945 sungguh tak patut," ujar Febri Diansyah.
"Bukan hanya tentang tiga periode, tapi juga aspek lain sperti, pemilihan presiden oleh MPR, perpanjangan masa jabatan sampai dengan 7 tahun atau hal lain," sambungnya.
Febri Diansyah pun berharap, semoga kekhawatirannya itu tidak terjadi, karena jabatan adalah kepercayan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
"Semoga kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Jabatan adalah kepercayaan, amanah, pertanggungjawaban pada pemilik kedaulatan, rakyat. Tentu juga tanggung jawab pada diri sendiri. Dan kita perlu paham, kewenangan amandemen ada di MPR RI," kata Febri Diansyah.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tak ada niat dan tak berminat untuk menjadi presiden tiga periode.
"Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik, ya sikap saya tidak berubah. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.
Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.
Jokowi lantas menjelaskan bahwa UUD 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode, yang tentunya harus dipatuhi bersama.
Baca Juga: Mengaku Telah 11 Tahun Berada di Luar Negeri, Djoko Tjandra: Saya Rindu Pulang ke Indonesia
"Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujar Jokowi.
Menurutnya, di tengah situasi pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.
"Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," ujar Jokowi.***
