PR BEKASI - Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi memberikan tanggapan terkait perubahan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memperbolehkan warga berpenghasilan Rp14 juta memiliki hunian murah dalam Program Rumah DP Rp0.
Seperti diketahui, Program Rumah Rp0 merupakan program kampanye Gubernur Anies Baswedan pada 2017 lalu, yang menjanjikan hunian murah untuk warga berpenghasilan rendah di DKI Jakarta.
Teddy Gusnaidi mengatakan bahwa sejak 2017 lalu, dia sudah membantah pernyataan Anies Baswedan tentang program rumah untuk rakyat kecil.
Pasalnya, sejak dulu Teddy Gusnaidi sudah meragukan Program Rumah Rp0 itu akan berhasil, tapi selalu saja Anies Baswedan mendapatkan pembelaan dari para pendukungnya.
Baca Juga: Jokowi Tak Minat Jadi Presiden 3 Periode, Haris Azhar: Dia Bilang Menolak, Tapi Akan Tetap Didaulat
"Statement @aniesbaswedan pada Februari 2017, 'Rumah untuk rakyat kecil bukan untuk rakyat menengah ke atas'. Ini yang dari dulu gue bantah, karena gak mungkin, tapi dibela oleh kaumnya," kata Teddy Gusnaidi, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @TeddyGusnaidi, Kamis, 18 Maret 2021.
Seolah menyindir Anies Baswedan, Teddy Gusnaidi lantas mengungkapkan bahwa dirinya terharu dan bangga, karena kini rakyat kecil itu sudah memiliki penghasilan Rp14 juta.
"Kini gue terharu dan bangga, rakyat kecil itu ternyata bergaji 14 juta," ujar Teddy Gusnaidi.
Statement @aniesbaswedan pada februari 2017. Rumah untuk rakyat kecil bukan untuk rakyat menengah keatas.
Ini yg dari dulu gue bantah, karena gak mungkin, tapi dibela oleh kaumnya. Kini gue terharu dan bangga, rakyat kecil itu ternyata bergaji 14 juta.
https://t.co/CHx64GHD3T— Teddy Gusnaidi (@TeddyGusnaidi) March 17, 2021
Lebih lanjut, Teddy Gusnaidi mengatakan bahwa sejak dulu dia sering dimaki-maki, karena mengatakan Program Rumah DP Rp0 itu bukan untuk rakyat yang memiliki upah minimum.
"Dulu ketika gue bilang rumah DP 0 persen bukan untuk orang yang memiliki upah minimum, gue dimaki-maki," ujar Teddy Gusnaidi.
Namun kini, semua ucapannya itu terbukti benar, karena Pemprov DKI menerapkan aturan bahwa yang berhak ikut Program Rumah DP Rp0 hanya masyarakat berpenghasilan Rp7 juta, yang kini tiba-tiba saja diubah menjadi Rp14 juta.
"Akhirnya kejadian, yang bisa memiliki rumah DP 0 persen hanya untuk yang upahnya 7 juta. Ternyata gak bisa juga, sekarang yang upahnya 14 juta. Nies, yang upahnya 14 juta gak perlu lu bantu, mereka bisa sendiri," kata Teddy Gusnaidi.
Menurutnya, orang berpenghasilan Rp14 juta tidak akan mau membeli rumah dari Program Rumah DP Rp0 itu.
"Yang gaji upah minimum, gak mampu beli rumah lapis 0 persen. @aniesbaswedan walaupun awalnya untuk mereka. Anies ubah menjadi maksimal upah 7 juta. Ternyata gak bisa juga, karena bulanannya kegedean, akhirnya naik menjadi maksimal 14 juta. Ya kalau yang segitu, mana mau beli rumah lapis?," tutur Teddy Gusnaidi.
Teddy Gusnaidi lantas menyebut bahwa sejak awal Anies Baswedan tidak mempunyai hitungan yang jelas soal Program Rumah DP Rp0 tersebut, karena yang penting program kampanyenya menarik banyak simpati masyarakat.
"@aniesbaswedan dari awal gak punya hitungan, yang penting bisa dipilih, lalu kampanyekan DP 0 persen untuk rakyat kecil. Setelah itu dia bingung karena faktanya gak bisa, akhirnya dia koreksi bukan untuk rakyat kecil, tapi menengah. Gak bisa juga, kini ganti lagi untuk rakyat yang mampu," kata Teddy Gusnaidi.
Oleh karena itu, Teddy Gusnaidi menilai, Program Rumah DP Rp0 itu tidak cocok untuk kalangan manapun, baik untuk rakyat kecil, menengah, bahkan untuk yang mampu sekali pun.
"Jadi DP 0 persen ini kemahalan untuk rakyat kecil dan menengah. DP 0 persen hanya untuk rakyat yang mampu. Nah untuk rakyat yang mampu, gak laku juga, ngapain mereka beli rumah lapis gak jelas gitu, mereka punya uang untuk beli yang lebih layak. Ngeles apa lagi lu Nies?," kata Teddy Gusnaidi.***