Network
PR BEKASI - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kali ini mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran 2021 tahun ini.
"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa, 16 Maret 2021.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik, Rocky Gerung mengaku kesal dan menduga pemerintah tidak akan bertanggung jawab jika penyebaran Covid-19 akan meningkat usai mudik lebaran 2021.
"Saya jadi membayangkan ini nanti tiba-tiba muncul pengumuman dari pemerintah bahwa 'silakan mudik tetapi risiko terkena Covid-19 ditanggung sendiri' gitu," ucapnya.
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menyebut pemerintah memiliki pola yang sama dalam menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia selama ini.
"Pemerintah polanya sama, jadi ingin agar supaya ada aktivitas ekonomi karena mudik itu artinya ada tetesan kemakmuran dari kota ke desa," ucapnya.
Hal tersebut menurut Rocky Gerung adalah bukti bahwa pemerintah sejak awal tidak serius dalam menangani Covid-19 di Tanah Air.
"Ini kan menunjukkan dari awal pemerintah memang tidak ingin secara serius untuk mengatasi masalah kesehatan, pemerintah mau balancing terus nih, supaya ekonomi juga tumbuh itu," ucap Rocky Gerung.
Padahal menurutnya, jika pemerintah satu pikiran dalam menghadapi pandemi Covid-19, seperti meyakinkan masyarakat agar tidak mudik dengan berbagai konsekuensinya, program vaksinasi ini akan berjalan dengan lancar.
"Kita hentikan mudik dengan konsekuensi ABCD maka dibuatlah promosi sebaiknya vaksinasi, tunda mudik utamakan vaksinasi, kan begitu mestinya slogan yang muncul karena memang keseriusan itu yang diperlukan," tuturnya.
Dengan pernyataan menhub tersebut, akhirnya menurut Rocky Gerung saat ini masyarakat akan menganggap bahwa vaksin Covid-19 tidak begitu penting.
"Jadi pikiran ini betul-betul dung* kekuasaan ini, jadi tidak ada poin sama sekali kan, apalagi Internasional meminta kita untuk menjadi contoh proyek vaksinasi itu. Indonesia terima itu proposal-proposal internasional tapi dalam praktek justru terbalik," ucapnya.
Dengan kata lain, sikap menhub tersebut, ungkap Rocky Gerung menunjukkan bahwa pemerintah tidak peduli soal vaksinasi.
"Silakan mudik tetapi batalkan vaksinasi, kan kesibukan mudik akan membatalkan jadwal-jadwal vaksinasi itu," tuturnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Kamis, 18 Maret 2021.
Baca Juga: Dikritik Buat Gaduh dengan Gagasan Jokowi-Prabowo 2024, Qodari: Daripada Nanti Ada yang Mati
Bahkan dengan tren di pemerintahan Jokowi yang ucapan satu menteri dengan menteri lainnya kerap bertolak belakang, Rocky Gerung berpendapat bahwa ini hanya akal-akalan presiden saja.
"Kita bayangkan nanti juga soal mudik ini presiden datang buat bicara, jadi presiden umpankan itu sebetulnya, supaya dia di ujung seolah-olah jadi penyelesaian terakhir gitu," ucapnya.
Presiden Jokowi pada akhirnya, menurut Rocky Gerung, akan melarang masyarakat Indonesia untuk tidak mudik.
"Jadi seolah-olah setelah keributan di antara kabinet, dia yang memutuskan hal tersebut," tuturnya.
Rocky Gerung menegaskan bahwa pencitraan semacam itu justru hanya menghambur-hamburkan waktu dan energi saja.
"Itu juga udah makan waktu sebetulnya, tapi dia ingin dicitrakan sebagai orang yang mampu mengambil keputusan itu, jadi dibikin sibuklah menteri-menteri itu saling bertengkar lalu presiden datang dengan mengatakan, sudah saya sudah putuskan supaya semuanya tidak mudik," ucapnya.
"Jadi seolah-olah ada perencanaan yang kemudian nanti ditegakkan oleh presiden," tutupnya.***
