Sebut Ada Krisis Kepercayaan pada Pemerintah, Fuad Bawazier: Memang Ini 'Genitnya' Pendukung Presiden

Masyarakat akan mempertanyakan kebenaran dari pernyataan atau ucapan yang dikeluarkan, dan ini lah yang dinamakan krisis kepercayaan.

"Kebetulan misalnya badan pekerja MPR sudah menjadwal nanti akan ada sidang MPR akhir tahun Desember. Karena kalau bicara presiden 3 periode kan mau tidak mau harus ada amandemen UUD (Undang-Undang Dasar)," ujar Fuad Bawazier.

Baca Juga: Moeldoko Ingin Partai Demokrat Bersih, Muhammad Rahmad: Kita Rekrut Nazaruddin yang Punya 'Serbuk Pembersih'

Dia memaparkan, pada sidang MPR bulan Desember nanti, dalam badan resmi pekerja akan ada amandemen, dan memang yang diamandemen hanya salah satu. Karena itu disebut sebagai amandemen terbatas.

"Yaitu akan ada GBHN tapi istilah yang dipakai adalah PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), di situ dijelaskan MPR akan diberi wewenang untuk menetapkan Pokok-pokok haluan negara," ucapnya menambahkan.

Dia mengutarakan kalau itu satu pengubahan, yang berarti ada pasal yang diubah guna memasukan kewenangan tambahan dari MPR.

Untuk kemudian masuk ke Pasal 23 di UUD, yakni terkait APBN pun harus disusun dengan mengacu kepada Pokok-Pokok Haluan Negara.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan menguji UU terhadap UUD dan Pokok-Pokok Haluan Negara.

"Ini kan juga menambah 'wah jangan-jangan nanti ada bola liar, apakah hanya terbatas, apakah sampai di itu atau ke sana ke mari. Tapi yang paling menyebabkan itu menjadi pertanyaan adalah karena yang melontarkan ini orang-orang yang dianggap dekat dengan kekuasaan," ujar Fuad Bawazier.

Baca Juga: Dituding Habib Rizieq Jadi Penyebab Kerumunannya, Mahfud MD: Alibinya Salah Jika Sebut Itu Kesalahan Saya