Network
PR BEKASI - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Jakarta pada Selasa, 6 April 2021, yang menuntut KPK mengusut tuntas dugaan korupsi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ahmad Riza Patria memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta yang berada di bawah kepemimpinan Anies Baswedan bebas dari tindak pidana korupsi.
Ahmad Riza Patria juga mengatakan bahwa pihaknya memahami betul pentingnya upaya penegakkan hukum dan pencegahan korupsi.
"Kami tentu mengerti dan memahami serta mengupayakan pentingnya penegakkan hukum, pentingnya pencegahan korupsi," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Kamis, 8 April 2021.
Baca Juga: Heboh Soal Alih Kelola TMII, Said Didu: Dari Dulu TMII Milik Negara, Jangan Buat Hiperbolik!
Baca Juga: Tantang AHY untuk Berdebat, Dewi Tanjung: Harusnya AHY Sadar, SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat
"Alhamdulillah DKI Jakarta mendapatkan award antikorupsi. Ini upaya kami yang terus kami tingkatkan, dan memastikan bahwa Jakarta bebas dari korupsi," sambungnya.
Lebih lanjut, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan akan adanya aksi unjuk rasa, karena hal tersebut dijamin oleh negara.
Namun, Ahmad Riza Patria menekankan bahwa aksi unjuk rasa harus disertai fakta dan data, jangan asal unjuk rasa tanpa ada bukti yang jelas.
"Negara kita adalah negara demokrasi. Silakan adik-adik mau demo, mau unjuk rasa, mau menyampaikan tertulis, dialog, dan sebagainya, Namun demikian, jangan asal demo tanpa fakta dan data," kata Ahmad Riza Patria.
Ahmad Riza Patria juga menekankan, meski aksi unjuk rasa dilindungi oleh undang-undang, tapi tetap saja harus bicara sesuai fakta dan data, apalagi ini bicara soal dugaan korupsi.
"Sekali pun ketentuan undang-undang dibolehkan kita menyuarakan, menyampaikan aspirasi termasuk melakukan demo di mana pun, termasuk di balai kota," kata Ahmad Riza Patria.
"Tapi mohon adik-adik yang saya sayangi, yang saya cintai, agar bicara sesuai fakta dan datanya. Jangan asal bicara apalagi bicara korupsi harus hati-hati," sambungnya.
Sebelumnnya, massa dari kelompok HMI MPO Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 6 April 2021, untuk mendesak KPK mengusut Anies Baswedan.
Baca Juga: Minta Jokowi Hentikan Proyek Ibu Kota Baru, HNW: Pemerintah Perlu Fokus Atasi Pandemi Covid-19
Massa HMI MPO datang di depan pintu gerbang Balai Kota pada pukul 13.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk yang berisi desakan pada KPK untuk segera memeriksa kemungkinan keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.
"Kami HMI MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera menelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri.
"Kami HMI MPO cabang se-Jakarta juga menyatakan segala bentuk perencanaan APBD DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel," sambungnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Didemo HMI MPO, Ferry Koto: Hal-hal Seperti Ini Justru Menaikkan Popularitas Dia
Terakhir, Audi Hafiz Basri menegaskan bahwa pihaknya akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak, jika tuntutannya tidak diindahkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Apabila tuntutan kami dalam pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dan diindahkan oleh Pemprov DKI, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak," ujar Audi Hafiz Basri.***
