Network
PR BEKASI - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menyoroti keputusan PT Pelni yang membatalkan kegiatan Kajian Ramadhan di lingkungannya karena pengisi acara tersebut dinilai berpaham radikal.
Refly Harun mengungkapkan, sepertinya di negeri ini koruptor tidak menjadi terlalu dikhawatirkan kehadirannya ketimbang penceramah yang dituding radikal.
“Jangan-jangan kita lebih khawatir dengan penceramah ketimbang koruptor,” kata Refly Harun, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter miliknya @ReflyHZ, Minggu, 11 April 2021.
Jangan2 kita lebih khawatir dengan penceramah ketimbang koruptor...— Refly Harun (@ReflyHZ) April 10, 2021
Bukan hanya Refly Harun, keputusan pembatalan acara kajian Ramadhan tersebut juga turut disorotti oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.
Anwar Abbas mempertanyakan bukti tudingan PT Pelni yang menyebut para pengisi acara di kajian Ramadhan tersebut berpaham radikal
“Lalu pertanyaan saya, apa yang salah? Saya minta bukti, apa buktinya mereka radikal? Bagi saya ini belum bisa saya terima," ujar Anwar Abbas.
Baca Juga: Vaksinasi di Bulan Ramadhan Tak Masalah, Dokter: Respons Imun 2 Kali Lebih Efektif Saat Berpuasa
Bahkah, Anwar Abbas juga mengancam akan mengirimkan surat protes ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tudingan perusahaan BUMN tersebut, bila tidak ada kejelasan maupun bukti dari indikasi paham radikal dari para pemateri di acara itu.
“Kalau dalam beberapa hari ini tidak ada kejelasan, saya Anwar Abbas secara pribadi akan mengirim surat protes kepada Presiden Republik Indonesia," kata Anwar Abbas.
Pasalnya, salah satu dari pengisi acara tersebut merupakan ketua MUI Pusat yaitu Cholil Nafis, yang ia yakin betul sangat jauh dari paham radikalisme.
Baca Juga: Sebut Ucapan Munarman Bohong, Husin Shihab: Sembunyikan Informasi Adanya Teroris Itu Pidana
"Karena saya adalah Sekjen di waktu beliau (Cholil Nafis) jadi Ketua Umum, dan saya hafal betul apa yang ada di dalam kepala beliau," kata Anwar Abbas.
"Bahwa kita harus bertoleransi dalam hal yang masuk kategori jalur ikhtilaf (perbedaan). Kita bertoleransi, tetapi kita tidak bisa bertoleransi kalau seandainya terjadi penyimpangan pada hal-hal pokok," sambungnya
Sebelumnya, diketahui PT Pelni membatalkan kegiatan Kajian keagamaan yang akan digelar selama bulan Ramadhan mendatang di lingkungannya.
Baca Juga: Dinilai Radikal, Pelni Batalkan Kajian Ramadhan, Rachland Nashidik: ini Bukan Keputusan yang Benar
PT Pelni menyebut, penyelenggaraan Kajian Ramadhan yang telah dipublikasikan ke khalayak umum tersebut belum memiliki izin dari pemangku kebijakan di tempatnya.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiyarto atau Kang Dede dalam cuitannya, Kamis, 8 April 2021.
“Sehubungan flyer info penceramah dalam kegiatan Ramadhan di lingkungan PT @pelni162 dari Badan Dakwah Pelni yang sudah beredar luas perlu saya sampaikan bahwa: Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi,” kata Kang Dede melalui akun @kangdede78.
Baca Juga: Blak-blakan, Selain Takut Naik Sepeda, Najwa Shihab Ternyata Tak Bisa Bahasa Indonesia Saat Kecil
“Oleh sebab itu kegiatan tersebut DIBATALKAN,” sambungnya.
Sebagai informasi, acara Kajian Ramadhan dengan tema “Ramadhan Memperkuat dan Memperteguh Iman” yang rencananya akan diselenggarakan di lingkungannya dibatalkan oleh PT Pelni karena dinilai berunsur muatan Radikalisme.
Terdapat lima orang pemateri yang akan mengisi acara tersebut. Bahkan salat satunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yaitu Cholil Nafis.
Masih terkait kajian Ramadhan tersebut, Kang Dede mengungkapkan pihaknya juga memecat orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan kegiatan Kajian Ramadhan itu.
Baca Juga: Kaitkan PKS dengan Paham Radikalisme, Dewi Tanjung: Nyai Bela Negara Bukan Partai Pengkhianat Bangsa
“Selain itu pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah DICOPOT,” ucapnya.
Dalam cuitannya tersebut, Kang Dede juga menekankan bahwa seluruh perusahaan BUMN akan menindak tegas para pegawainya yang terafiliasi dengan Radikalisme
“Ini pelajaran sekaligus WARNING kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yang terlibat radikalisme,” ujarnya
“Jangan beri ruang sedikitpun, BERANGUS,” sambungnya.***
