Network
PR BEKASI - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie memberikan tanggapan terkait langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendaftarkan Partai Demokrat sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Marzuki Alie merasa heran, bagaimana mungkin merek Partai Demokrat didaftarkan ke Dirjen HAKI untuk dijadikan milik pribadi.
"Bagaimana mungkin merek Partai Demokrat didaftarkan ke Dirjen HAKI untuk dijadikan milik pribadi," kata Marzuki Alie, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @marzukialie_MA, Senin, 12 April 2021.
Marzuki Alie lantas menjelaskan bahwa Partai Demokrat sudah didaftarkan pada 2007 silam, saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat.
"Merek Partai Demokrat sudah didaftar saat saya masih Sekjen, tahun 2007. Pemiliknya Badan Hukum Partai Demokrat," kata Marzuki Alie.
Marzuki Alie mengatakan, jika Partai Demokrat didaftarkan menjadi milik pribadi, artinya Partai Demokrat menjadi korporasi dan bukan partai.
"Apabila properti partai mau dijadikan milik pribadi silakan saja, artinya Partai Demokrat menjadi korporasi, bukan partai sebagai pilarnya demokrasi. Koreksi dianggap salah, bagi yang dungu silakan saja," tutur Marzuki Alie.
Merk Partai Demokrat sdh didaftar saat sy masih sekjen, th 2007. Pemiliknya Badan Hukum PD. Apabila properti partai mau dijadikan milik pribadi silahkan saja, artinya PD mjd korporasi, bukan partai sbg pilarnya demokrasi. Koreksi dianggap salah, bagi yg dungu silahkan saja— Marzuki Alie Dr.H. (@marzukialie_MA) April 12, 2021
Marzuki Alie lantas menyebut bahwa pendiri Partai Demokrat nomor 11 terpaksa harus kembali ke Indonesia, hanya untuk menggugat SBY karena apa yang dicita-citakan dulu telah dirampok.
"Ki Ageng Noto atau Wisnu Herryanto Krestowo adalah penggagas Partai Demokrat, dalam akte pendirian adalah pendiri nomor 11, terpaksa harus kembali ke tanah air, hanya karena untuk menggugat, karena apa yang dicita citakan telah dirampok. Kalau ini pun disebut begal, siapa yang benar?," tutur Marzuki Alie.
Sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat versi KLB, Saiful Huda Ems menegaskan bahwa Partai Demokrat bukan nama merek dan bukan dimiliki oleh satu pribadi tertentu.
"Partai Demokrat itu salah satu organisasi yang didirikan oleh sekelompok warga negara secara sukarela untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara," kata Saiful Huda Ems, Jumat, 9 April 2021.
Oleh karena itu, Saiful Huda Ems menilai, tidak tepat jika Partai Demokrat didaftarkan sebagai nama merek, karena merek hanya dapat diberikan kepada barang dan jasa.
"Partai Demokrat itu bukan perusahaan bisnis yang menjual barang dan jasa, hingga sangat lucu apabila tiba-tiba Pak SBY mendaftarkan merek dan lukisan (logo) Partai Demokrat ke Dirjen Kekayaan Intelektual," kata Saiful Huda Ems.
Oleh karena itu, Partai Demokrat versi KLB akan mengirim surat bantahan ke Dirjen KI Kemenkumham, sebagai bentuk penolakan terhadap aksi SBY, yang dinilai telah melanggar ketentuan perundang-undangan.
"Apa yang dilakukan oleh SBY tidak hanya menyalahi undang-undang, namun juga merupakan suatu kebohongan besar yang telah dilakukan oleh SBY," ucapnya.
"Beberapa pendiri sah Partai Demokrat yang masih hidup akan bersaksi, bagaimana sesungguhnya Partai Demokrat itu didirikan dan dideklarasikan," kata Saiful Huda Ems.***
