Network
PR BEKASI – Isu reshuffle kabinet tengah menjadi perbincangan publik saat ini.
Tak hanya itu, isu reshuffle kabinet tersebut memicu kontroversi sejumlah pihak.
Dikabarkan bahwa isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan pada Rabu 21 April 2021 hari ini.
Baca Juga: Bisa Diakses Melalui HP, Simak Cara Dapatkan BPUM UMKM Sebesar Rp1,2 Juta
Atas kabar tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menegaskan bahwa tidak ada agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet hari ini.
Penegasan jadwal reshuffle kabinet oleh Pratikno ini disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa 20 April 2021.
Sebaliknya, ia mengatakan bahwa agenda Presiden Jokowi pada Rabu 21 April 2021 adalah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat dan bukan agenda reshuffle Kabinet.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Sebut Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia Butuh Penanganan Khusus
"Besok Presiden kunjungan kerja ke Jawa Barat," ujar Pratikno sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Tidak hanya Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menekankan bahwa pada Rabu besok, agenda Presiden Jokowi adalah bertolak ke Jawa Barat dan bukan memenuhi agenda reshuffle kabinet.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepastian besok tidak ada agenda reshuffle kabinet sudah jelas karena ia dan Mensesneg Pratikno sudah menjelaskan.
Baca Juga: Kejagung Duga Tersangka Korupsi Asabri Lakukan TPPU Via Transaksi Bitcoin
"Yang ngomong sudah dua (dua orang)," katanya, sebagaimana diberitakan Depok.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Reshuffle Kabinet Jadwalnya bukan Rabu Besok, Ini Penjelasan Mensesneg".
Sementara itu, Pratikno enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai wacana reshuffle kabinet usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Kementerian Investasi.
"Ditunggu saja," ujarnya.
Sebelumnya, wacana reshuffle kabinet kembali mengemuka ketika sidang paripurna DPR pada Jumat, 9 April 2021.
Dalam sidang tersebut, DPR menyetujui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Kementerian Investasi.
Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang membahas surat dari Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
Sebelum DPR menyetujui reshuffle kabinet, ada 2 kementerian yang masing-masing menaungi pendidikan dan riset, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dipimpin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dan juga Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) yang dipimpin Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).
Kementerian Investasi pun merupakan lembaga dengan nomenklatur baru. Pemerintah sudah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin Bahlil Lahadalia dan juga Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan.*** (Filio Duan/Depok.Pikiran-Rakyat.com)
