Network
PR BEKASI - Para pemimpin gereja di Papua Barat minta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan meningkatkan kehadiran militer di wilayah Indonesia yang tengah diperebutkan.
Selain itu, menurut para pemimpin gereja, para TNI ditugaskan sebagi guru di wilayah Papua, hal itu dinilai hanya akan memperburuk rasa trauma anak-anak.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari ABC News, Dewan Gereja Papua Barat mengirim surat kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirim penyelidik, untuk melihat kondisi pengungsi Nduga akibat pertempuran TPNPB dengan TNI tiga tahun lalu.
Anggota Dewan Gereja mengatakan, mereka prihatin bahwa Indonesia gagal menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat.
Rode Wanimbo dari Gereja Evangelis mengatakan, jika PBB dan negara tetangga seperti Australia tidak bersedia menanggapi krisis yang berkembang di sana, hal itu hanya akan membuat frustrasi warga Papua.
Dewan Gereja juga menyuarakan keprihatinan tentang penggunaan pejabat militer sebagai guru di sekolah provinsi.
Baca Juga: Tragis! Seorang Anak Mutilasi Ibu Tirinya Jadi 1.000 Bagian dan Memakannya Bersama Anjingnya
"Kami telah hidup dalam trauma terutama anak-anak ... ketika kami melihat tentara berseragam, hal itu menciptakan trauma lebih lanjut," kata Wanimbo.
"Para pemimpin gereja percaya bahwa kami sedang berada di proses genosida," ujar Wanimbo kepada Radio ABC.
Pemimpin gereja tersebut juga mengeluhkan penanganan dari pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat yang tidak membuahkan hasil maksimal dalam menangani pengungsi.
Baca Juga: Bela Nadiem Makarim, Tsamara Amany: Setop Zalimi Mas Menteri Demi Kepentingan Politik Jangka Pendek
Wanimbo mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dengan mengirimkan pasukan militer dan polisi ke Papua Barat hanya akan menambah rasa trauma.
Wanimbo juga mengungkapkan, kebijakan dinas pendidikan provinsi bekerja sama dengan militer bukanlah langkah yang tepat.
"Ini bukanlah kebijakan pemerintah yang bijaksana, ini bukan kebijakan yang dapat mengubah pandangan baik pemerintah," kata Wanimbo.
Baca Juga: Ikuti 4 Kiat Ini dan Jadikan Puasa Ramadhan Momen Bangkit di Tengah Pandemi
"Tolong jangan kirimkan militer ke sekolah," ucapnya.
Wanimbo juga mengimbau kepada negara tetangga Australia untuk menghentikan bantuan militer mereka ke Indonesia untuk mengurangi pasukan.
"Tolong, bantu kami, kami sangat ini bantuan dari internasional, khususnya Australia untuk menghentikan bantuan militer dan polisi ke Papua," ujar Wanimbo.
Indonesia memberikan izin kepada Komisioner Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat pada tahun 2019 tetapi perjalanan tersebut gagal karena masalah penjadwalan dan keselamatan.***
