Network
PR BEKASI – Pihak kepolisian telah menetapkan lima orang menjadi tersangka kasus perusakan Gunung Liman yang berada di kawasan komunitas adat Suku Baduy, di pedalaman Lebak, Banten.
Lima orang tersebut ditangkap setelah melakukan penambang emas tanpa izin (PETI) atau gurandil yang menyebabkan dua hektare lahan Gunung Liman mengalami kerusakan.
Mereka menebang pohon-pohon dan juga menggali lubang-lubang sehingga kehidupan Suku Baduy terusik.
Baca Juga: Sudah Lewat 72 Jam Prediksi Cadangan Oksigen KRI Nanggala-402 Habis, Pencarian Difokuskan di Celukan Bawang
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten, Kombes Pol Joko Sumarno.
"Kami sudah lakukan penindakan dengan lima tersangka. Mereka masih satu kaitan. Ada juga yang masih dalam proses penyidikan dan ada juga yang masih tahap penelitian kejaksaan," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Diketahui, Gunung Liman yang jarang disentuh oleh manusia merupakan hutan larangan yang disakralkan masyarakat adat Suku Baduy.
Baca Juga: Gara-gara Lambat Tangani Covid-19, Mantu Jokowi Rumahkan Kadis Kesehatan Medan
Kawasan lokasi hutan larangan adat berada di perbatasan tanah hak ulayat Suku Baduy dan masyarakat kaolotan wewengkong Cibarani.
Ulah para gurandil itu mendapat kecaman dari Jaro Saija yang diketahui merupakan salah satu tokoh Suku Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.
"Kami mengecam kerusakan Gunung Liman sebagai hutan larangan yang dititipkan leluhur untuk dijaga dan dilestarikan," katanya.
Baca Juga: Hindari Makanan Ini Selama Puasa, Simak 4 Tips Lainnya agar Aman bagi Penderita Maag
Desa Kanekes sendiri diketahui berlokasi sekitar 40 kilometer dari Rangkasbitung, pusat kota di Lebak, Banten.
Sejak dahulu kala, masyarakat Suku Baduy yang dititipkan leluhur adat tetap konsisten menjaga gunung-gunung dan hutan agar tetap terpelihara kelestariannya.
Pelestarian hutan dan gunung untuk menghindari dari segala bencana alam seperti banjir, longsor, dan pemanasan global.
Baca Juga: Sindir soal Antisipasi DKI Jakarta Terkait Gempa, Megawati: Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemda
Saat ini, kawasan hutan hak ulayat Suku Baduy seluas 5.101.85 hektar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 hingga kini terjaga dengan baik.
Dari 5.101.5 hektar itu di antaranya seluas 3.000 hektar kawasan hutan adat,termasuk hutan larangan di Gunung Liman.
Masyarakat Suku Baduy yang berjumlah 11.600 jiwa tersebar di 68 perkampungan itu tidak boleh melakukan penebangan pohon maupun perusakan hutan, karena komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Gaungkan #PrayForKRINanggala402, Warganet Beramai-ramai Sampaikan Doa: Lekaslah Kembali ke Permukaan
Sebab masyarakat Baduy sejak nenek moyang hingga sekarang tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai pilar kehidupan.
Bahkan, Jaro Saija mengatakan kawasan Suku Baduy hingga kini tidak memiliki jalan aspal dan infrastruktur pembangunan.
Kondisi jalan di kawasan Suku Baduy ini masih berupa jalan tanah, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor.
Baca Juga: Pencarian KRI Nanggala-402, Singapura hingga Amerika Serikat Turut Bantu Indonesia
"Kami melarang warga luar memasuki hutan hak ulayat Baduy dengan membawa angkutan, seperti motor, mobil, dan truk sebab kendaraan bisa merusak hutan kawasan Badui," kata Saija.
Jika ingin bepergian, Suku Baduy harus berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki karena keteguhan mereka untuk tidak menerima perkembangan teknologi yang dianggap sebagai salah satu penyebab kerusakan alam ini.
Sementara itu, tokoh adat Suku Baduy lainnya yang bernama Ki Pulung juga merasa prihatin melihat kerusakan Gunung Liman yang dilakukan para gurandil.
