"Kalau seorang presiden bisa membocorkan datanya bagaimana dengan saya yang hanya orang biasa?" katanya.
Namun, pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah dan mengatakan bahwa data Jokowi diakses melalui situs web Komisi Pemilihan Umum.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihak berwenang telah memblokir akses ke data pejabat publik setelah pelanggaran tersebut.
Pejabat menambahkan bahwa mereka bekerja untuk meningkatkan keamanan data pengguna PeduliLindungi.
Kebocoran itu terjadi hanya beberapa hari setelah peneliti penyedia enkripsi vpnMentor mengungkapkan bahwa data 1.3 juta pengguna aplikasi uji dan lacak pemerintah telah disusupi oleh peretas.
Baca Juga: Kejahatan Siber Diprediksi Meningkat Pada Tahun 2021, Berikut Tips untuk Cegah Peretasan Data
Menurut analis keamanan siber Alfons Tanujaya saat ditemui di Jakarta, informasi yang bocor tersebut termasuk data pengguna dan hasil tes Covid-19.
“Pelanggaran data lebih sering terjadi di Indonesia karena penetrasi digital yang sangat tinggi di Indonesia yang sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran digital yang baik dari mereka yang mengelola data tersebut,” katanya.
Para warganet Twitter juga mengungkapkan kemarahan mereka secara online terkait kebocoran data tersebut.